Erick Thohir : RS Pemerintah dan Swasta Mampu Vaksinasi 13 Juta Orang Per-Bulan
Riset dan uji klinis vaksin Covid-19 berkejaran dengan waktu. Penemu vaksin pertama mungkin tak menduga dunia akan bergantung pada vaksin yang harus ditemukan dengan cepat karena dampak pandemi yang massif. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikrob yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya.
Taufan Agasta
MONDAYREVIEW.COM – Riset dan uji klinis vaksin Covid-19 berkejaran dengan waktu. Penemu vaksin pertama mungkin tak menduga dunia akan bergantung pada vaksin yang harus ditemukan dengan cepat karena dampak pandemi yang massif. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikrob yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya.
Agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman, menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Para peneliti paling pintar, laboratorium riset paling canggih, dan dana riset sangat besar diperlukan untuk menghasilkan vaksin yang efektif dalam waktu cepat.
Empat produsen vaksin virus corona yang akan masuk ke Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Sinovac yang sudah melakukan uji klinis bersama Bio Farma. Selain Sinovac ada produsen lain yang rencananya akan masuk ke Indonesia yakni Sinopharm asal Uni Emirate Arab, AstraZeneca asal Inggris dan CEPI yang merupakan koalisi untuk mengatasi pandemi corona.
Pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Kekebalan karena vaksinasi terjadi menyeluruh di dunia sebagian besar bertanggung jawab atas pemberantasan cacar dan pembatasan penyakit seperti polio, campak, dan tetanus.
Erick Thohir menegaskan bahwa rumah sakit pelat merah akan bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk melakukan vaksin corona secara mandiri untuk mempercepat proses vaksinasi. Jika vaksin mandiri hanya dilakukan oleh rumah sakit atau klinik milik BUMN, maka vaksinasi cuma bisa dilakukan untuk 2,3 juta orang. Rumah sakit swasta bisa melakukan vaksinasi hingga 11 juta orang per bulan. Kalau 13 juta, maka ini bisa delapan sampai sembilan bulan.
Sementara merujuk pada pernyataan Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, pemerintah sudah siap melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Kesiapan tersebut baik secara logistik yang meliputi prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dan kualitas vaksin. Persiapan untuk menjaga kualitas dan efektivitasnya sudah berjalan dengan baik. Kesiapan rantai dingin atau cold chain yang berfungsi untuk mendukung distribusi vaksin covid-19 di Indonesia sudah mencapai 97 persen. Pemerintah juga sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin.
Prioritas pemberian vaksin berdasarkan sejumlah kriteria antara lain jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya. Program vaksinasi nasional sangat bergantung pada hasil uji klinis fase 3 yang sedang dilakukan saat ini.
Nantinya, hasil tersebut akan dikaji dan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM). Jika telah terbukti soal keamanan, mutu dan efektivitasnya, maka Badan POM akan mengeluarkan emergency use of authorization (EUA) untuk izin edar vaksin tersebut. Setelah uji klinis, masih akan ada proses BPOM dan proses pemeriksaan halal. MUI lagi di China sedang cek proses (pembuatan vaksin) di China.
Akan ada vaksin yang berbayar dan gratis dan akan penjelasan lebih lanjut. Mekanisme vaksin gratis akan ditetapkan kemudian. Kemungkinan melalui skema PBI [Penerima Bantuan Iuran] berdasarkan data dari BPJS Kesehatan.
Distribusi vaksin corona secara mandiri atau berbayar akan dikelola oleh PT Bio Farma (Persero). Jalur vaksin mandiri dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bio Farma dan mitra yang ditunjuk.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menerbitkan aturan yang tertuang dalam PMK bernomor 188/PMK.04/2020 pada 26 November 2020 dimana Pemerintah memberikan fasilitas fiskal atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin, serta peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi.
Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu.
Efektivitas vaksinasi telah dipelajari dan diverifikasi secara luas, misalnya vaksin terbukti efektif termasuk vaksin influenza, vaksin HPV, dan vaksin cacar air. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa vaksin berizin saat ini tersedia untuk dua puluh lima infeksi yang dapat dicegah.
