Upaya Atasi Karhutla, Pemprov Riau Berdayakan Tim Satgas Penertiban Perkebunan Ilegal
Riau akan memberdayakan lagi Tim Satgas Terpadu sama seperti yang sudah dilakukan saat penertiban perkebunan pada 2019.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Pemerintah Provinsi Riau segera memberdayakan kembali Tim Satgas Terpadu penertiban penggunaan kawasan hutan/lahan secara ilegal di provinsi ini guna mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan sehubungan Riau akan mengalami puncak musim kemarau pada Juli dan Agustus 2020.
"Riau akan memberdayakan lagi Tim Satgas Terpadu sama seperti yang sudah dilakukan saat penertiban perkebunan pada 2019," kata Wagub Riau Edi Natar Nasution dalam keterangannya di Pekanbaru, Kamis (09/07/2020).
Menurut Edi, yang juga menjabat Ketua Tim Penertiban perkebunan ilegal Riau itu, terkait efektivitas keberadaan tim tersebut, anggota tim akan mendapat penyegaran-penyegaran. Apalagi dengan adanya pejabat-pejabat baru di Pemprov Riau, saya berharap ke depan penanganan perkebunan ilegal ini semakin baik dan efektif.
Berdasarkan data 2019, Tim Satgas Terpadu penertiban penggunaan kawasan hutan/lahan secara ilegal Riau telah menyisir sebanyak 32 perusahaan pada sembilan kabupaten se-Riau. Tercatat dari 80.855,56 hektare lahan yang diukur tim satgas, terdapat 58.350,62 hektare lahan berada di kawasan hutan (ilegal) sedangkan sisanya 22.534,62 hektare di luar kawasan hutan atau area penggunaan lain (APL).
Sementara itu, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprediksi Riau mengalami puncak musim kemarau pada Juli dan Agustus 2020.
"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada di puncak musim kemarau tersebut, hindari membakar lahan dan hutan, karena akan merugikankan banyak orang," kata Kepala BMKG Stasiun Metrologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Sukisno SP.
Imbauan tersebut disampaikannya juga terkait Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi pada Rabu pagi sebanyak 16 titik panas diindikasi awal kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau.
Titik panas tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir (8), Pelalawan (2), Siak (2), serta masing-masing satu titik di Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru.
