PKS Soroti Rendahnya Kesejahteraan Nelayan

MONITORDAY.COM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan pihaknya komitmen dalam memperjuangkan nasib nelayan dan petani garam di Parlemen.

PKS menyoroti rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, masalah impor hasil perikanan dan rentannya sumberdaya laut dari ancaman ilegal serta pencurian ikan. Ketiga persoalan tersebut menurut Jazuli selalu hadir menghiasi pemberitaan dan isu terkemuka setiap tahun.

"Kita ingin membedah permasalahan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan rekomendasi ke depan. Semuanya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan," katanya dalam diskusi publik bertema 'Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia!' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Ia menuturkan Pemerintah sekarang ini memang telah menekankan pembangunan sektor kemaritiman, termasuk di dalamnya adalah kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus Kabinet Kerja.

Namun demikian, Jazuli menyatakan selama tiga tahun belakangan ini pula selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap (termasuk cantrang) dan persetujuan impor garam industri.

Kedua persoalan tersebut, menurut Jazuli, belum dapat diselesaikan secara tuntas dan berpotensi muncul kembali.

"Solusi yang diharapkan bukan bersifat sementara. Apalagi khusus untuk garam, KKP sudah merencanakan swasembada tahun 2019. Namun tanda-tanda ke arah sana masih sangat samar-samar," tandasnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi 1 itu turut menyayangkan soal pelaksanaan mandat UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan ikan dan Petambak Garam.

"Sudah berjalan hampir dua tahun, namun untuk masalah asuransi nelayan saja belum dapat diselesaikan," pungkas Jazuli.