Untuk ke-5 Kalinya, Jawa Barat Raih Opini WTP

MONDAYREVIEW.COM, Bandung - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporang Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (2/6) untuk ke-5 kalinya Provinsi Jawa Barat mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher bersyukur dan bangga atas kinerja jajarannya yang telah berupaya keras semua untuk memenuhi kualitas.

"Syukur Alhamdulillah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 hari ini diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan kepada Gubernur. Untuk itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, berikut dengan pernyataan opini tingkat kewajaran informasi di dalam LKPD," ungkap Aher di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (2/6).

Kita terus berikhtiar, sambung Aher, untuk melakukan pelaporan keuangan secara baik dan wajar. Demikian, sejak Tahun Anggaran 2011 Jawa Barat terus meraih WTP sampai sekarang. 

"Mudah-mudahan tahun 2016 lebih bagus lagi karena penataan aset juga sudah semakin baik. Sudah elektronik asetnya," harap Aher.

Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada jajaran DPRD dan Gubernur Jawa Barat, atas komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

"Kami sangat menghargai berbagai upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh Opini WTP, untuk kelima kalinya secara berturut- turut," kata Moermahadi.

Selain itu, menurutnya terdapat dua hal yang dipandang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, optimalisasi fungsi aplikasi pencatatan barang daerah dan alih status pengelolaan BLUD RSUD Pamengpeuk dari Pemkab Garut ke Pemprov Jawa Barat.

"Hal tersebut secara lengkap telah BPK muat dalam buku II LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku II LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan," pungkas Moermahadi.

AHMAD JAMALUDIN