Tokoh Adat Papua Ajukan 10 Permintaan, Inilah Jawaban Presiden Jokowi
Bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (10/9), sebanyak 61 perwakilan tokoh adat Papua mengajukan sebanyak 10 permintaan. Dalam pertemuan dengan perwakilan tokoh Papua di Istana Negara ini, Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Ma'ruf Mutaqin
MONITORDAY.COM – Bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (10/9), sebanyak 61 perwakilan tokoh adat Papua mengajukan sebanyak 10 permintaan. Dalam pertemuan dengan perwakilan tokoh Papua di Istana Negara ini, Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Permintaan perwakilan dari masyarakat Papua tersebut antaralain adanya pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020.
Selanjutnya menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua, Presiden diminta mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua serta membangun Istana Presiden RI di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura.
Salah satu permintaan yang dibacakan oleh ketua adat Papua sekaligus Ketua DPRD Kota Jayapura Abisail Rollo tersebut adalah meminta dibangunnya istana kepresidenan di "Pulau Cendrawasih".
Menanggapi ini, Presiden mengatakan pembangunan di tanah Papua yang paling berat adalah masalah tanah, namun dengan adanya pemberian ini maka Istana Presiden dibangun mulai tahun depan. Jawaban Presiden ini setelah mendapatkan kepastian ketersediaan tanah seluas 10 hektare yang disumbangkan Abisai serta terlebih dahulu berkonsultasi sejenak dengan Mensesneg Pratikno dan Menkopolhukam Wiranto.
" Saya harus bisik-bisik dulu dengan Menteri, nanti keputusannya ga tren, saya ngomong iya tapi duitnya ga ada. Ya, dimulai tahun depan, istananya dibangun," kata Presiden disambut suka cita oleh perwakilan tokoh adat Papua yang hadir.
Sedangkan, soal permintaan pemekaran lima provinsi, Jokowi juga setuju namun tidak langsung lima kemungkinan dua atau tiga provinsi dulu.
"Undang-undang mendukung ke sana (pemekaran), tinggal dan saya memang ingin ada usulan dari bawah, bukan dari kita," katanya.
Selanjutnya, permintaan pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, Jokowi juga menyatakan setuju.
Terkait Palapa Ring, Kepala Negara menyatakan akan selesai akhir tahun ini sehingga masyarakat Papua bisa mendapatkan layanan komunikasi seperti wilayah Jawa.
Untuk pembentukan lembaga adat untuk perempuan anak dan perempuan Papua, Jokowi menyatakan bagus untuk memberikan akselerasi perlindungan anak perempuan.
Jokowi juga berjanji akan "memaksa" BUMN besar untuk menyediakan 1.000 lowongan kerja bagi lulusan anak Papua asli.
Perlu diketahui, pertemuan Presiden dengan tokoh dan masyarakat Papua ini pasca kericuhaan di Papua dan Papua barat beberapa waktu lalu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, Selasa lalu (3/9), Jokowi pernah mengundang warga Kepulauan Yapen dan Nduga peserta dari ‘Festival Gapura Cinta’ untuk makan siang bersama di Istana Negara.
