TKN Jokowi-Ma'ruf : Gugatan Farhat Abbas Soal Kasus Ratna Sarumpaet Murni Inisiatif Pribadi
Hasto Kristiyanto menyebut gugatan Farhat Abbas tidak mewakili TKN Jokowi-Ma'ruf.

MONITORDAY.COM - Sekretaris Tim Kampanye Jokowi-KH. Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyebut Gugatan yang dilakukan Farhat Abbas kepada mereka yang melakukan ujaran kebencian dan berita bohong dalam kasus Ratna Sarumpaet merupakan murni inisiatif pribadi. Menurutnya, Farhat Abbas tidak mewakili TKN Jokowi-Ma'ruf.
"Gugatan Farhat Abbas sah sebagai warga negara yang ikut terseret dalam kemarahan publik atas drama penipuan yang menurunkam derajat keadaban demokrasi Indonesia, namun itu atas nama pribadi," kata Hasto seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/10).
"Tindakan ini atas inisiatif pribadi dan tidak mewakili tim kampanye Jokowi-Kyai Ma’ruf. Terhadap kasus tersebut," imbuhnya.
Ia mengatakan, bahwa Capres Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh tim kampanye tetap fokus membantu pemerintah di dalam menangani korban bencana alam di Donggala dan Palu.
"Mereka melakukan tindakan anti kemanusiaan dengan mengganggu skala prioritas bangsa yang seharusnya berbela rasa membantu korban bencana. Tindakan penipuan untuk dikasihani demi peningkatan elektoral Pak Prabowo-Sandi, sebaiknya disikapi dengan semakin giat membantu korban, sebagaimana dilakukan Pak Jokowi hari ini di Palu," ungkap Hasto.
Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa Tim Kampanye Jokowi-Kyai Ma’ruf berharap apa yang terjadi menjadi pembelajaran bagi semua, Bahwa yang namanya pemimpin, terlebih calon presiden, sebaiknya bijak, melakukan check and recheck sebelum menyampaikan ke publik, dan mampu menampilkan hal-hal yang membangun peradaban bagi bangsa.
"Terlalu riskan apabila telinga pemimpin terlalu tipis dan reaktif di dalam merespons berbagai persoalan tanpa melakukan pengendapan terlebih dahulu," imbuh Hasto.
"Apa yang dilakukan Ratna Sarumpaet dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh Tim Kampanye Pak Prabowo-Sandi hendaknya jangan mengurangi niatan kita untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia," pungkasnya.