Terkait Bayi Debora, Senator: Cabut Izin Rumah Sakit yang Hanya Kejar Keuntungan
Fahira Idris mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperkarakan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres-Jakarta.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperkarakan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres-Jakarta. Pasalnya apa yang sudah dilakukan rumah sakit tersebut menunjukkan ada unsur penghinaan terhadap negara.
“Meninggalnya bayi Tiara Debora ada unsur penghinaan kepada negara,” katanya dalam keterangan persnya, Selasa (12/9).
Fahira mengatakan secara hukum rumah sakit Mitra Keluarga telah mengingkari konstitusi dan eksistensi negara dalam menjamin derajat kesehatan warga negaranya. “Pelayanan pendidikan dan kesehatan rakyat dijamin UUD 1945 dan merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya,” katanya.
Menurutnya, seharusnya semua fasilitas kesehatan (faskes) yang berdiri di Indonesia, baik yang dibiayai APBN maupun swasta, wajib melayani warga negara Indonesia yang sakit. Pasalnya negara melalui sistem jaminan sosial sudah menanggung biaya yang harus dikeluarkan faskes. "Jika ada faskes, termasuk rumah sakit, menolak pasien apalagi yang sudah kritis hanya karena uang atau takut pasien tersebut tidak mampu membayar, faskes itu bukan hanya tidak patuh terhadap konstitusi tetapi juga menandakan tidak percaya dan menghina eksistensi negara," jelasnya.
Lebih lanjut, Senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini kembali menegaskan agar Menkes segara memperkarakan rumah sakit ini ke jalur hukum secepatnya. Selain diduga kuat melanggar UU, tindakan rumah sakit yang menunda merawat pasien karena uang adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. “Jangan ada bayi Debora yang lain," tegasnya.
Baginya kejadian yang menimpa bayi Debora juga harus jadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah mindset yang masih menganggap kesehatan sebagai pelayanan berbasis ekonomi. "Artinya, pelayanan kesehatan harus dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia dengan kelas ekonomi apapun. Pemerintah harus tegas kepada faskes dan rumah sakit, terutama swasta,. Jika mereka hanya mengedepankan keuntungan, lebih baik izinnya dicabut saja,"tutupnya.
