Tampik Isu, Muhammadiyah Tegaskan Tak Kecewa Mendikbud Diisi Nadiem Makarim

Muhammadiyah sangat menghormati hak prerogratif presiden dan mengapresiasi susunan Kabinet Indonesia Maju.

Tampik Isu, Muhammadiyah Tegaskan Tak Kecewa Mendikbud Diisi Nadiem Makarim
Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat/Net

MONITORDAY.COM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menampik isu yang beredar tentang kekecewaan Muhammadiyah atas dipilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Nggak kecewa, bahkan kita menghargai keputusan presiden," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Dadang Kahmad kepada wartawan, Sabtu (26/10/19).

Dadang pun membantah pernyataan sepihak Fahmi Salim yang mengatasnamakan Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, yang menyebut soal kekecewaan Muhammadiyah karena posisi Mendikbud diisi Nadim. Tak hanya itu, Dadang juga menegaskan bahwa pernyataan Fahmi bukanlah representasi dari Muhammadiyah. 

"Nggak, ini yang tidak representasi dari Muhammadiyah. Muhammadiyah, kita menghargai keputusan presiden untuk mengangkat menteri-menterinya berdasarkan pilihan dan hak prerogatif beliau, bahkan kami berterima kasih Prof Muhadjir telah diangkat Menko PMK," jelas Dadang.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, justru Muhammadiyah mengapresiasi Jokowi yang menunjuk Prof Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dia berharap menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju bisa bekerja dengan baik dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami berharap semoga kabinet ini, kabinet yang kompak dan baik bisa memaksimalkan, memakmurkan, dan memajukan bangsa Indonesia ke depan," sambungnya.

Kemendikbud, menurut Dadang, tidak ingin dianggap sebagai pos Muhammadiyah. Sambung dia, seluruh masyarakat berhak memberikan sumbangsih untuk negara lewat cara apa pun.

"Saya kira nggak, semua orang dan kelompok berhak untuk mengekspresikan memberikan sumbangsih negara, ini tidak harus ormas yang dimaksud, Indonesia milik bersama, Bhinneka Tunggal Ika," tandasnya.