Sri Mulyani : Tindakan Korupsi Menghambat Negara Menjadi Berpendapatan Tinggi
M. Sofyan Hadi
MONITORDAY.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tindakan korupsi akan menghambat Indonesia menjadi tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat, dan untuk negara berpendapatan tinggi
"Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat dan memiliki kesejahteraan yang adil," ujar Sri dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi, Selasa (13/4/2021).
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi, itu karena tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsanya.
Berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan melainkan juga membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat, Pemangku kepentingan memiliki andil yang penting dalam membangun sebuah integritas kejujuran serta menciptakan sistem yang bisa mendeteksi sejak dini mengenai adanya indikasi tindakan koruptif.
Keberadaan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tiga fokus meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting, dalam aksi-aksi pencegahan korupsi dan dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga yang memang memiliki tanggung jawab di tiga hal itu.
Sri Mulyani juga mengatakan dari sisi Kementerian Keuangan terus melakukan pengawalan dan pengembangan berbagai aksi untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan, upaya tersebut dilakukan melalui integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan, dan kepatuhannya juga akan terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tertata kelolanya.
Selanjutnya dari sisi belanja, Kemenkeu berupaya mencegah korupsi melalui perencanaan penganggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan landasan tata kelola yang baik, transparan serta akuntabel, pihaknya melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar dapat terpantau secara transparan.
"Dengan teknologi digital kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan dan tidak koruptif," pungkasnya.
