Soal #2019GantiPresiden, Gerindra : Jokowi Jangan Baper!

MONITIRDAY.COM - Publik nasional, terutama media sosial dalam beberapa terakhir ini diramaikan dengan hastag dan slogan #2019GantiPresiden. Selain di media sosial banyak juga beredar kaus dan merchandise bertuliskan kalimat tersebut.

Merespons itu Peresiden Jokowi tidak mau ambil pusing karena menurutnya kalau hanya kaus tidak akan bisa menggantikan presiden, karena yang menentukan ganti atau tidak hanyalah rakyat.

Sementara loyalis Jokowi menyebut ungkapan ganti presiden merupakan bentuk kepanikan kompetitor Jokowi melihat elektabilitasnya Jokowi saat ini sangat tinggi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman menyebut #2019GantiPresiden merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

"Saya pikir biasa aja keles, yang begitu-begituan pakai tagar gitu kan, bahkan pada waktu bu Mega dulu bahkan teman-teman dulu demo turunkan Mega-Hamzah gitu kan, biasa saja, itu bukan suatu yang melanggar hukum, itu bagian dari demokrasi yang benar bahwa tahun 2019 akan ada pemilu, saya harap pak Jokowi nggak baperlah," kata Habiburokhman, di bilangan Cikini, Jakarta pusat, Minggu, (8/4/2018).

Ia mengatakan, hal tersebut merupakan penilaian masyarakat terhadap kinerja presiden, bahwa ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung.

Terkait kata ganti tersebut merujuk ganti presiden secara personal, atau ganti gagasan dan kinerjanya, Habiburokhman menyebut partainya menginginkan mengganti dua-duanya.

"Ya dua duanya dong, artinya kita pingin presiden pak Jokowi berhenti pada tahun 2019 secara legal konstitusional, cukup pak Jokowi terimakasih atas pengabdiannya kita berikan apresiasi, biar jelek bagaimana tetap akan ada baiknya, ada bagusnya, ada hal-hal positif dari pak Jokowi," ungkapnya.

Kendati demikian, Ia menyebut, partainya tetap menghormati Jokowi, meskipun menginginkannya cukup lima tahun saja memimpin.

"Kita hormat dengan beliau, kalau kami berpendapat, cukup beliau lima tahun kita berikan kesempatan. Lima tahun saya kita partai gerindra full tidak pernah mengganggu untuk mendegradasi pemerintahan Jokowi," pungkas ketua DPP bidang Advokasi Hukum Gerindra ini.