Komisi X DPR RI : Perlu Mekanisme Evaluasi Pendidikan Agama
Harus ada mekanisme evaluasi yang mengukur keberhasilan pengajaran agama itu seperti apa? Semoga hal ini bisa diakomodasi dalam survey pendidikan nasional yang akan dilaksanakan Mas Nadiem.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta bersinergi dengan Convey Indonesia mengadakan diskusi berjudul Suara dari Senayan: Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama di Century Park Hotel, Jakarta, Rabu (05/02/2020).
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyatakan di kurikulum 2013 pendidikan agama wajib ada dengan nomenklatur pendidikan agama dan budi pekerti. Tinggal bagaimana standar dan pola pengajarannya di tiap sekolah.
“Sekarang tinggal standar pengajarannya itu bagaimana, karena kita tidak tahu pasti apa yang disampaikan guru itu dalam beberapa jam pelajaran tersebut dan bagaimana penyampaiannya,” kata Hetifah di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Rabu (05/02/2020).
Menurut Hetifah, anak-anak kerap kali terjadi kebingungan akibat perbedaan antara nilai-nilai agama yang diajarkan sekolah dan yang dianut orang tua. Seharusnya, perlu adanya sistem evaluasi dari persoalan pembelajaran agama tesebut.
“Harus ada mekanisme evaluasi yang mengukur keberhasilan pengajaran agama itu seperti apa? Semoga hal ini bisa diakomodasi dalam survey pendidikan nasional yang akan dilaksanakan Mas Nadiem,” ungkapnya.
Terkait pandangan wakil rakyat tentang peran negara dalam pendidikan agama dipengaruhi oleh identitas partai politik. Hetifah menilai kadang hal tersebut terjadi sebaliknya.
“Bisa jadi pengalaman individual memengaruhi pendapatnya sebagai anggota dewan,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan tekanan elektoral juga dapat memengaruhi sikap anggota dewan terhadap isu-isu terkait.
“Tergantung kita ini mewakili siapa? Sebagaimana masyarakat yang diwakili, seperti itu jugalah anggota dewannya,” terangnya.
Lebih lanjut, Hetifah merekomendasikan agar arah pendidikan agama harus diperjelas dalam grand design pendidikan nasional.
“Tapi belum ada grand design yang mau dicapai bersama itu apa, semuanya memiliki renstra masing-masing. Ke depannya, saya harap kita bisa belajar best practice pendidikan agama dan mencontoh pedagoginya seperti apa,” pungkasnya.
