Siska Karina : Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Pasundan Berpotensi Timbulkan Konflik
Perubahan nama suatu Provinsi butuh kajian mendalam dan harus mendapat kesepakatan dari berbagai pihak di daerah yang selama ini bernama Jawa Barat.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Isu perubahan nama Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Pasundan mendapat tanggapan yang beragam. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, masa bakti 2019-2024 dari Fraksi Golkar, Siska Karina, menilai pihak-pihak yang menginisiasi perubahan nama Provinsi Jawa Barat Ke Provinsi Pasundan hanya memicu konflik baru, bahkan menimbulkan potensi disharmoni di wilayah Jawa Barat. Siska kepada monitorday.com melalui pesan singkat, Sabtu (02/11) mengatakan perubahan nama suatu provinsi butuh kajian mendalam dan harus mendapat kesepakatan dari berbagai pihak didaerah yang selama ini bernama Jawa Barat.
“ Ingat loh, jawa Barat tidak semua suku Sunda, ada Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, dan Suku Cirebon yang dengan keberagaman dialeknya secara garis besar berbahasa Cirebonan. Nah Cirebon dan Indramayu yang notabennya secara bahasa sama, terlebih Kabupaten Cirebon dikenal dengan budayanya, jangan asal inisiasi perubahan nama tanpa berkoordinasi dengan para berbagai pihak, jika terus di gulir, perubahan nama dari Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Pasundan dan gedung sate mengakomodir tentu membawa semangat bagi Cirebon untuk lepas dari Jawa Barat dan membentuk Provinsi sendiri,” singgung Siska.
Dikatakan Siska, jika perubahan nama ini karena ingin mempertegas Suku tertentu, jelas ini sangat bertentangan. Lanjut Siska yang merujuk pada Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat, yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda, dan Suku Cirebon yang dengan keberagaman dialeknya secara garis besar berbahasa Cirebonan.
“Jadi konteks pasundan ini lebih kearah kesukuan padahal masih banyak isu besar yang harus dihadapi masyarakat di Jawa Barat, salah satunya yah ketenagakerjaan, seharusnya keragaman di Jawa Barat ini dijadikan sebagai kekayaan yang harus dijaga bukan tambah buat gaduh, alih-alih mempertegas karena arus global inilah, saya haqqul yakin budaya jawa barat tidak tergerus dengan isu-isu yang tidak penting, buka mata jika Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi yang paling banyak memiliki pengangguran,” tegas Siska.
Menurut Siska, dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi yang paling banyak memiliki pengangguran. Saat ini, lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbanyak di Jawa Barat juga nasional.
Perubahan nama, menurut Siska, hanya bersifat politis dan memiliki tendensi primordialisme yang lebih besar. Sambung Siska, dirinya tidak tinggal diam dan akan segera berkoordinasi dengan para Tokoh di Cirebon dan diagendakan aka ada dialog “Wong Cirebon” menilai gagasan perubahan nama tersebut.
Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Santri Pasundan Aceng Nasir mengklaim, wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Pasundan bukan omong kosong. Melalui akun Twitter miliknya, Jumat (18/10/2019), dia menjelaskan wacana perubahan nama Jabar menjadi Pasundan sudah dilakukan sejak 8 bulan lalu. Dirinya juga mengklaim wacana penggantian nama Jawa Barat ini sebenarnya sudah lama muncul. Gagasan itu bahkan telah coba digulirkan warga Sunda saat awal Provinsi Jawa Barat dibentuk.
