Soal Jiwasraya, SBY: Pemerintah Harus Membuka Diri Dukung Pansus dan Gunakan Hak Angket DPR
Hal itu, kata dia, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar. Di era saya dulu, ingat saya empat kali DPR menggunakan hak angketnya.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Mantan Presiden Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan masih ingat betul ketika Panitia Khusus (Pansus) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan atas bailout Bank Century 10 tahun yang lalu.
Hal itu dia untuk menanggapi terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, saat berlangsung penyelidikan Century politik di Tanah Air sedang gaduh.
"Serangan kepada pemerintah dan tentunya saya sendiri juga sangat gencar. Ditambah pula dengan unjuk rasa yang marak, yang digelar di mana-mana," kata SBY dalam keterangan tertulisnya, Senin, (27/01/2020).
Lebih lanjut, SBY menuturkan saat itu unjuk rasa yang silih berganti hingga menyerukan kepala negara untuk turun dari jabatannya.
"Teriakannya turunkan SBY-Boediono! Sampai-sampai, yang berpikiran jernih berkomentar, sebenarnya kasus Bank Century ini soal hukum, ekonomi atau politik?" tuturnya.
Hiruk-pikuk bailout Bank Century yang membuat kegaduhan politik saat itu juga sudah sangat melampaui batas. Sehingga, mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial pemerintahan.
Selain itu, Ia lantas mengingat pada periode pertama kepresidenannya, teriakan para pengunjuk rasa adalah Cabut Mandat SBY-JK.
"Mengapa? Mereka, dan lawan-lawan politik saya, melakukan protes karena tiga kali pemerintah menaikkan harga BBM lantaran harga minyak dunia meroket," tambahnya.
Menurut SBY, padahal kenaikan harga BBM diperlukan guna mengurangi subsidi bahan bakar minyak dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal Indonesia. Hal itu juga dilakukan dengan tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu.
SBY menilai adanya pengunjuk rasa dapat mengganggu konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Menghadapi itu, dia mengaku harus tetap bertahan dan harus memimpin jajaran kabinet seraya mengajak semua untuk kuat dan terus bekerja.
Belajar dari pengalaman itu, SBY berharap tidak ada kejadian serupa terjadi. Menurutnya, pengunjuk rasa jangan sampai menghakimi siapapun yang bersalah.
"Tak perlu ada gerakan atau teriakan, turunkan Jokowi. Ingat yang saya katakan sebelumnya, janganlah terlalu mudah memvonis atau menghakimi siapapun sebagai bersalah. Apalagi pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia," Imbaunya.
Oleh karena itu SBY mengatakan negara dan Presiden Jokowi harus membuka diri dan mendukung dibentuknya Panitia Khusus(Pansus) dan penggunaan hak angket DPR terhadap kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Hal itu, kata dia, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar. Di era saya dulu, ingat saya empat kali DPR menggunakan hak angketnya," pungaksnya.
