Sandi Penangkal Hoaks

Berita Hoaks yang menyebar di media sosial bisa memicu konflik dan keutuhan bangsa. Mampukah Badan Siber dan Sandi Negara menghentikannya?

Sandi Penangkal Hoaks
pelantikan ketua BSSN

Jakarta, Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon menyayangkan pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi tentang Hoaks Membangun. Menurut Fadli, pernyataan itu berbahaya. Fadli menilai, sebagai lembaga baru, tugas dan fungsi BSSN punya potensi untuk ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan, tak lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

"Desain awalnya bukanlah untuk mengurusi hoaks atau konten negatif di internet, tapi membangun ekosistem keamanan siber nasional," kata Fadli lewat keterangan tertulisnya yang diterima Mondayreview.com, Senin (8/1/2018). Menurut Wakil Ketua DPP Gerindra ini, bukan kewenangan BADAN mengurusi hoaks. Perang melawan hoaks dan ujaran kebencian adalah tugas  Polri lewat Direktorat Cyber Crime, Kominfo hingga Dewan Pers.

 

Tugas BSSN, lanjut Fadli, layaknya tugas kementerian pertahanan di dunia may .BSSN, misalnya, harus bisa mengantisipasi serangan ransomware seperti ‘Wannacry’ yang sempat bikin heboh tahun 2017 lalu itu.  Tugas BSSN menjaga infrastruktur siber strategis nasional, seperti jaringan siber perbankan, bandara, rumah sakit, atau sejenisnya. "Jadi, itulah wilayah tugas BSSN, yaitu membangun ekosistem keamanan dunia siber, dan bukannya ngurusi hoaks dan sejenisnya," imbuhnya.

 

Fadli menyatakan, Indonesia masih rentan serangan siber. Berdasar pengamatannya, sepanjang 2017 ada lebih dari dua ratus juta serangan siber. Fadli mengakui memang ada ketidakjelasan terkait tugas BSSN. Mengutip penjelasan Perpres No. 53/2017, Fadli menyatakan tugas dan kewenangan BSSN memang tidak jelas. Karena hanya menyebut keamanan siber tanpa merinci taksonominya. Karena tak jelas, tugas dan kewenangan itu rentan ditafsirkan meluas.

 

“Mengacu pada desain awalnya, BSSN sebenarnya diposisikan sebagai lembaga koordinasi, isinya adalah para stakeholder dari lembaga terkait yang sudah ada, seperti Polri, TNI, BIN, ataupun Kominfo," jelas Fadli. Sebelumnya, usai dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BSSN pada Jumat, 3 Januari kemarin (3/1), Djoko mengatakan tidak masalah apabila masyarakat membuat kabar bohong atau hoaks yang positif dan membangun.

 

"Tentu hoaks ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Saya imbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa indonesia ini, mari sebenarnya kalau hoaks itu hoaks membangun ya silakan saja," kata Djoko. Sontak pernyataannya pun membuat gaduh ruang publik di dunia maya.

 

Mendapat reaksi keras, Djoko pun meminta maaf kepada publik atas pernyataannya. Dirinya menekankan tak bermaksud mendukung penyebaran hoaks. "Itu hanya gaya saya. Saya ingin mengetahui kepekaan kawan-kawan terhadap kalimat ini. ternyata pekanya luar biasa, saya bangga. Tapi tanggapannya terlalu serius," kata Djoko kepada para wartawan.

 

Djoko berkomitmen agar suasana di area siber betul-betul tenang dan aman. Apalagi di tengah memanasnya susana  politik tahun 2018 dan 2019. Ia berharap gelaran demokrasi bisa berjalan dengan sehat, baik, dan menghasilkan pilihan yang terbaik.

 

Kepala BSSN Djoko Setiadi mengingatkan pihak-pihak yang suka menyebarkan berita hoax agar menghentikan aksi-aksinya. “Kita akan ingatkan kepada para pelaku hoax untuk berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau memang nanti semakin menjadi-jadi, nanti ada aturan yang akan ditentukan,” ujar Djoko. BSSN akan bersinergi dengan beberapa instansi yang juga memiliki satuan siber, seperti Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). (Suandri Ansah)