Romahurmuziy: Kebijakan Lima Hari Sekolah Jangan Sampai Memecah Belah Ormas

MONDAYREVIEW.COM –  Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy meminta semua pihak untuk tetap tenang dalam menyikapi persoalan terkait lima hari sekolah atau yang dikenal dengan full day school.

Menuurtnya Presiden Joko Widodo sangat akomodatif dan akan mendengar seluruh masukan dari berbagai elemen berkaitan masalah tersebut. Maka itu, politikus yang karib disapa Romi ini meminta agar seleluruh pihak tidak bersitegang atas persoalan ini.

"Mari tanggapi persoalan ini dengan kepala dingin, jangan persoalan ini sampai memecah belah ormas dan komponen masyarakat," ujarnya saat menghadiri acara Seminar Pencegahan Radikalisme Berbasis Agama yang dihadiri ribuan guru madrasah, di Semarang, Sabtu (12/8).

Lebih lanjut ia menuturkan sudah beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan yang awalnya diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak wajib dilaksanakan, dan dalam waktu dekat akan digantikan oleh Peraturan Presiden.

Menurutnya hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Sehingga kebijakan lima sehari sekolah ini tidak menjadi permasalahan yang bisa memunculkan kegaduhan baru di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini penting dipahami supaya tidak ada upaya-upaya menjadikan ini untuk kontestasi atau berwacana berlebihan," tegasnya.

Bagi Romi yang paling penting dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia adalah bagaimana melaksanakan penguatan pendidikan karakter yang telah  menjadi program dari pemerintahan Jokowi-JK. "Permendikbud ini akan dievaluasi menjadi Perpres dengan melibatkan Kementerian Agama. Ini pasti akan selesai dalam waktu tidak terlalu lama, dan sekarang yang terpenting pendidikan karakter siswa,"imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhajir Effendy menerbitkan peraturan lima hari sekolah atau dikenal dengan  full day school melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017. Dalam peraturan ini, sekolah diwajibkan berlangsung delapan jam dalam sehari selama lima hari dalam sepekan.

Aturan ini dinilai sejumlah pihak belum siap diimplementasikan seluruh sekolah. Ada pula yang memandang aturan ini bertentangan dengan pendidikan diniyah Salah satu pihak yang menentang keras kebijakan ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa dan NU.

Bahkan untuk menentang kebijakan tersebut, PKB melakukan manuver politik dengan melontarkan ancaman kepada Joko Widodo dengan tidak akan memberikan dukungan pada pemilihan presiden 2019 nanti.