Rencana Amandemen UUD 1945 menyeluruh, Zulhas : Sulit Terlaksana
Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai rencana Gerindra dan NasDem melakukan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh sulit terlaksana. Menurutnya, jika ada dua fraksi yang menolak amandemen tidak dapat terlaksana.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai rencana Gerindra dan NasDem melakukan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh sulit terlaksana. Menurutnya, jika ada dua fraksi yang menolak amandemen tidak dapat terlaksana.
"Menurut saya, untuk menyeluruh semua itu sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini enggak setuju, ini enggak setuju, dua fraksi saja engga setuju, ya engga bisa jalan, karena harus 3/4 ditandatangani," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).
Menurut Ketua MPR periode 2014-2019 itu, pihaknya hanya merekomendasikan amandemen terbatas kepada MPR periode sekarang.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menguraikan, amandemen terbatas merupakan titik temu dari dua pihak yang saling bertentangan yakni yang menginginkan konstitusi kembali kepada UUD1945 awal dan yang menginginkan tetap seperti sekarang.
"Perlunya kita punya rencana pembangunan semesta kalau zaman Pak Karno. Kalau zaman Pak Harto itu kan garis-garis Besar Haluan Negara," ungkapnya.
Sedangkan, periode 2019-2024 telah menerima rekomendasi dari MPR periode lalu mengenai perlunya amandemen terbatas. Rekomendasi tersebut, saat ini sedang dikaji oleh Badan Pengkajian Ketatanegaraan MPR RI.
"Tentu dibahas lagi karena kita minta dikaji lebih mendalam. tentu nanti dikaji kembali. kalau sepakat akhirnya putusan politik kan, masih panjang ini, karena MPR kan keputusannya beda dengan DPR, harus 3/4, jadi kalau ada satu atau dua partai enggak bisa. di sini tentu pada akhirnya nanti keputusan politik, apakah amendemen terbatas ini bisa disepakati," tuturnya.
