PSI Minta Anies Baswedan Tak Buat Kebijakan Nyeleneh

MONITORDAY.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta untuk menghentikan dan membuat kebijakan yang nyeleneh.

Demikian disampaikan Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Dia pun mencontohkan kebijakan yang nyeleneh yakni aturan road bike yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan dinilai diskriminatif.

“Hentikan semua aturan yang nyeleneh, jangan-jangan ini sekedar pengalihan isu,” tandas Anggara.

Lebih lanjut, Anggara mengusulkan, semua kebijakan yang diterbitkan tidak boleh melanggar prinsip keadilan bagi masyarakat.

“Semua kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Jika ada kasih insentif buat pesepeda, harusnya ini berlaku untuk semua jenis sepeda, tidak hanya roadbike,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta itu juga berpendapat bahwa kebijakan road bike yang dibuat Anies Baswedan sembrono.

Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengakhiri kebijakan diskriminatif yang hanya mengutamakan satu kendaraan jenis tertentu yaitu road bike.

“Menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) sebagai jalur road bike, JLNT itu buat motor aja berbahaya, apalagi untuk sepeda, ini sangat semborono tidak berfikir sebelum mengeluarkan kebijakan,” tegas Anggara.

Menurutnya, hal tersebut juga melanggar UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, Pasal 122 Ayat 1 Poin c.

Kemudian, Anggara menjelaskan, kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

“Entah kenapa jalur road bike yang terus-terusan jadi sorotan padahal banyak isu yang lebih penting,” ujarnya.

“Seperti kasus korupsi Tanah Munjul yang sedang diselidiki KPK dan PPDB 2021 yang semrawut sehingga diperpanjang,” tukas Anggara.