Presiden Hingga Ketua DPR RI Soroti BMKG Soal Alat Peringatan Dini Bencana
Presiden Jokowi hingga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal alat early warning system yang belum mampu memberikan informasi yang akurat terkait bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada Sabtu (22/12) malam, sehingga masyarakat tidak memiliki kesiapan untuk menyelamatkan diri.

MONITORDAY.COM - Presiden Jokowi hingga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal alat early warning system yang belum mampu memberikan informasi yang akurat terkait bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada Sabtu (22/12) malam, sehingga masyarakat tidak memiliki kesiapan untuk menyelamatkan diri.
Jokowi menginstruksikan BMKG untuk membeli alat early warning system yang mampu memprediksi secara akurat akan terjadinya bencana alam, sehingga ada kewaspadaan dan masyarakat memiliki kesiapan untuk menyelamatkan diri dari bencana alam.
“Ke depan saya sudah perintahkan juga ke BMKG untuk membeli alat-alat early warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan secara dini kepada kita semua sehingga masyarakat bisa waspada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di sela-sela peninjauannya ke beberapa lokasi terdampak bencana tsunami, di Pandeglang, Banten, Senin (24/12/2018) pagi.
Senada dengan presiden, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta BMKG dan BPBD untuk segera melengkapi dan memperbaiki alat pendeteksi bencana atau early warning system. Hal ini dilakukannya, guna mencegah banyaknya korban jiwa jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam seperti di Perairan Selat Sunda.
"Mendorong BMKG dan BNPB untuk segera melengkapi dan memperbaiki peralatan early warning system (EWS) untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, apabila terjadi kembali bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, maupun tsunami, mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat peralatan EWS," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12/2018).
Selanjutnya, Politikus PDI Perjuangan, Putra Nababan juga menyesalkan tidak adanya peringatan dini tsunami akibat longsoran bawah laut Gunung Anak Krakatau. Karenanya meminta agar sistem antisipasi tsunami diperbaiki.
Putra menjelaskan, ketidakadaan informasi awal menyebabkan warga tidak sempat menyelematkan diri ke tempat yang lebih aman. Padahal, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah berulang kali memberikan peringatan akan potensi letusan anak Gunung Krakatau yang bisa berdampak tsunami.
"Ibu Megawati sudah dua kali mengingatkan pentingnya peringatan dini tsunami yang bukan hànya untuk mengantisipasi dampak gempa tektonik namun juga akibat letusan vulkanik," ujar Putra di Jakarta, Senin (24/12/2018).
Putra menambahkan, minimnya langkah antisipasi dari pihak berwenang menjadi penyebab banyaknya jumlah korban akibat bencana. Purta lalu menyoroti pernyataan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa tidak semua alat pendeteksi dini gempa dan tsunami berfungsi, juga ada kerusakan sensor yang disebabkan erupsi sebelumnya. Padahal seharusnya alat-alat itu langsung diperbaiki.
"Perhatian Ibu Megawati dan PDI Perjuangan terhadap pentingnya mengantisipasi bencana secara dini seperti yang dilakukan negara Jepang dengan sistem dan peralatan yang canggih, adalah bentuk keprihatinan terhadap berbagai bencana di Indonesia yang memakan banyak korban, dimana seharusnya bisa diminimalisir dampak dan jumlah korban yang berjatuhan dengan sistem antisipasi yang memadai," terangnya.