Platform Pasar Laut Indonesia, Digitalisasi dan Sertifikasi Produk UMKM Kelautan

MONDAYREVIEW.COM- Saat ekonomi merosot dan wabah merajalela orang tetap membutuhkan pangan. Ragam dan tuntutan kualitas nutrisi pangan yang diminta pasar pun meningkat. Dengan nutrisi yang cukup dan seimbang konsumen berharap imunitas tubuhnya meningkat. Itulah mengapa sejumlah sektor yang relatif tidak terganggu bahkan berpotensi terus meningkat adalah sektor makanan dan minuman, termasuk di dalamnya produk kelautan dan perikanan.

Sumber pangan bergizi salah satunya datang dari perikanan dan kelautan. Sebagai ilustrasi berbagai jenis ikan menjadi sumber protein paling sehat bagi manusia. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan makanan sehat maka sektor kelautan dan perikanan akan keluar menjadi pemenang dalam periode pandemi ini. Itu kata Menteri Kelautan dan Perikanan belum lama ini.

Secara ekonomi pun angka-angkanya sangat menggembirakan. Salah satunya bila dilihat dari kenaikan pendapatan negara dari sektor ini. Kenaikan PNBP atau Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 23 persen y-o-y setelah KKP menerapkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) yang memudahkan perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan. Ini menunjukkan bahwa sektor ini tumbuh sekaligus memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi keuangan negara.

PNBP bidang pengelolaan ruang laut naik signifikan dari Rp3,7 miliar pada 2019 menjadi Rp6,9 miliar pada 2020 hingga bulan September. Peningkatan penerimaan negara tersebut di antaranya berasal dari izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, izin lokasi hingga karcis atau tanda masuk kawasan konservasi.

Salah satu yang patut ditindaklanjuti adalah perlunya pelaku usaha perikanan fokus pada produk siap makan yang lebih banyak peminatnya saat ini. Karantina wilayah di berbagai negara serta pemberlakuan mekanisme PSBB membutuhkan produk siap saji. Pangsa pasar pembelian e-commerce juga semakin meningkat dengan semakin banyaknya orang, terutama generasi milenial, yang memanfaatkan aplikasi guna membeli makan.

Platform Pasar Laut Indonesia atau program promosi produk-produk unggulan UMKM binaan sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Tak kurang dari 800 produk perikanan pilihan dari berbagai daerah di Indonesia akan ditampilkan pada puncak program Bangga Buatan Indonesia pada pekan kedua hingga ketiga Oktober 2020.

Menjadi tugas seluruh pemangku kepentingan untuk membangun daya saing UMKM kelautan dan Perikanan. Termasuk di saat-saat sulit sekarang ini. Pandemi mendorong UMKM untuk berinovasi, bertransformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan peluang-peluang usaha baru.

Salah satu masalah klasik adalah pembiayaan atau permodalan. UMKM sering tidak kebagian kucuran kue ekonomi. Sementara pengusaha besar mendapatkan akses permodalan dengan leluasa plus berbagai insentif yang menyertainya. Kini UMKM dapat bertumpu pada pembiayaan KUR. Realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan pada Semester I 2020 sebesar Rp1,84 triliun untuk 56 ribu debitur atau 61,5 persen dari target 2020 sebesar Rp3 triliun. KUR itu sendiri diketahui memiliki bunga sebesar 6 persen per tahun.

Selain KUR, bentuk dukungan pendanaan KKP antara lain melalui bantuan kredit dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sudah terserap Rp400 miliar dari Rp1,3 triliun.

Dana ini bisa digunakan untuk membangun wilayah dan daerah pesisir serta kepulauan dengan syarat terdapat perlibatan masyarakat dan diajukan oleh kelompok masyarakat seperti pembudidaya, sentra kuliner, dan lain-lain. Bunganya pun hanya sebesar 3 persen per tahun.

UMKM secara kuantitas jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka para pelaku usaha kalangan besar. Pelaku usaha mikro saat ini jumlahnya adalah sekitar 63,35 juta usaha, dengan 10 persennya berpotensi untuk meningkat statusnya lebih tinggi lagi.

Pemerintah perlu mempercepat upaya digitalisasi pada kalangan usaha mikro sebagai upaya untuk membangkitkan pengusaha yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Penetrasi penjualan digital bisa menjadi strategi utama mereka karena strategi ini dapat memperluas jangkauan pasar dan mempromosikan produk mereka sambil mematuhi kebijakan pembatasan sosial yang menetapkan batas 50 persen untuk kapasitas toko dan pengurangan jam operasi dari bisnis pengusaha.

Selain itu, pemerintah melalui berbagai lembaga terkait juga perlu untuk mempermudah proses sertifikasi bagi UMKM bidang makanan dan minuman agar semakin banyak industri rumahan yang mau mendaftarkan produk usahanya secara legal. Bila industri dan usaha hingga mikro tersebut sudah terdaftar secara legal, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran keamanan pangan akan lebih mudah dilakukan.

Digitalisasi dan sertifikasi akan menguntungkan bagi produsen dan konsumen. Pada gilirannya seluruh elemen yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan akan menikmatinya.