Pengamat Pertanyakan Ideologi Partai dan Capres Yang Cari Dana Ke Konglomerat Hitam

MONITORDAY.COM - Besarnya ongkos yang harus digelontorkan dalam Pilpres 2019 untuk merebut suara rakyat tentu menjadi pertanyaan berbagai kalangan. Duit siluman dari para konglomerat kotor pun berpotensi besar masuk ke kantong para tim sukses capres.

Pengamat Politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno mengatakan sebenarnya ongkos politik bisa ditekan.

"Biaya politik sebenarnya bisa dipangkas kok, sekarang parpol tidak boleh menerima duit dan barang lainnya dalam proses pemilu, artinya money politic atau mahar politik itu udah ada regulasinya, tapi prakteknya memang itu susah untuk dibendung," katanya di Cikini, Jakarta, Rabu (11/04).

Menurutnya penyelenggara Pemilu telah mengantisipasi hal tersebut, oleh karena itu agar potensi elite politik tidak melakukan deal-deal tertentu dengan konglomerat hitam, maka Bawaslu harus bekerja dengan keras.

"Regulasi-regulasi kita sudah memadai, Bawaslu juga sudah powerfull bisa mendiskualifikasi parpol yang menggunakan cara-cara uang dan lainnya, makanya ke depan menurut saya, bagaimana mengoptimliasi peran-peran pengawasan ini yang ada di Bawaslu," bebernya.

Kemudian, untuk mengantisipasi celah tersebut, cara lainnya yakni komitmen dan kesadaran elite partai politik itu sendiri.

"Elite nya harus disadarkan, bahwa pemilu kita tidak melulu masalah uang, jadi stop menggunakan uang yang cukup banyak ya, pakailah uang yang sewajarnya, bukan menjadikan uang sebagai instrument utama untuk memenangkan pertarungan," tegasnya.

Menurut dia, demokrasi akan hancur jika elite partai hanya berpikir bahwa uang adalah penentu kemenangan.

"Kalau uang sudah menjadi penentu, ini juga menutup kesempatan orang baik, kapasitas dan berkompetensi untuk menjadi pemimpin. Ini menurut saya penting. Jadi ini harus yang kita minta ke elit, tagih janji politik ke elit," tuturnya

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan masyarakat bahwa jika ada Pasangan Capres-Cawapres yang menerima kucuran dana dari konglomerat hitam maka partai koalisi tersebut sudah menggadaikan ideologinya.

Apalagi jika konglomerat tersebut sudah melakukan perjanjian di bawah meja untuk meminta proyek sesuatu atau lainnya, maka ideologi dan platform partainya hanya omong kosong.

"Itu sebenarnya koalisi yang tidak berbasis ideologi, mestinya, koalisi itu ideologi dan platform partai ya (bukan ke konglomerat hitam)," tegasnya.

[Mrf]