Penanganan Covid-19, DPR Desak Pemerintah Segera Pasok APD Untuk Seluruh Rumah Sakit di Indonesia
Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah.

MONITORDAY. COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak meminta pemerintah segera memasok pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis maupun pasien di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Pasalnya, APD masih menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Bahkan, harganya sangat mahal sehingga kondisi tenaga medis saat ini kian terancam keselamatannya.
"Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah," kata Amin melalui keterangan tertulisnya, Senin (06/04/2020).
Lebih lanjut, Amin mengatakan kondisi di rumah sakit dan klinik saat ini kesulitan mendapatkan berbagai jenis APD mulai dari masker, sarung tangan, pelindung muka, kaca mata, pakaian pelindung medis, hingga sepatu pelindung.
Selain itu, yang juga masih sulit didapat para tenaga medis antara lain, alkohol, disinfektan, dan hand sanitizer yang merupakan hal penting untuk membersihkan diri dari virus.
"Harus ada terobosan agar semua kebutuhan tersebut tersedia dan terjangkau di lapangan. Para dokter dan tenaga medis yang berjibaku melawan Corona bukan hanya di rumah sakit-rumah sakit besar, namun hingga ke rumah sakit kecil di daerah bahkan klinik pribadi," jelasnya.
Amin menambahkan, produksi massal APD sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk melindungi tenaga medis namun juga untuk menekan harga dipasaran yang melambung tinggi.
Politisi PKS ini juga meminta pemerintah mengendalikan harga APD ke tingkat yang wajar agar pihak rumah sakit dan klinik mampu membeli untuk melindungi tenaga medis.
Menurut Amin, Pemerintah seharusnya mengandalkan perusahaan swasta dalam memproduksi APD, Amin juga meminta Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis dalam memproduksi APD ini.
Selain itu, Amin menanggapi BUMN Kimia Farma yang tidak memproduksi masker dan hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok.
"Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak bisa lagi business as usual, namun harus bisa bergerak cepat karena kondisinya sudah darurat," ujarnya.
Kemudian, Amin juga mendesak Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis untuk memproduksi ventilator (alat bantu pernafasan) karena kebutuhannya saat ini sangat tinggi.
"Tidak perlu ventilator canggih, yang penting berfungsi baik dan bisa digunakan oleh pasien," tambahnya.
Bahkan, Amin juga mendesak Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi mengimbau namun 'memaksa' industri otomotif berpartisipasi aktif memproduksi ventilator, seperti yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat.
"Angka kematian tinggi, salah satunya karena minimnya ventilator yang dimiliki rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah. Sulitnya pasien positif Covid-19 bernafas memperburuk kondisi pasien sehingga meningkatkan angka kematian," pungkasnya.