Pemerintah Perlu Ambil Langkah Ekstrem Untuk Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi

Salah satu langkah ekstrem tersebut adalah dengan membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N).

Pemerintah Perlu Ambil Langkah Ekstrem Untuk Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi
Ilustrasi foto/net

MONITORDAY.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem untuk perekonomian. Hal ini mengingat kondisi perekonomian nasional diprediksi masih akan sulit berjalan hingga masa penularaan wabah pandemi global virus corona jenis baru (Covid-19) berakhir nanti.

Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, salah satu langkah ekstrem tersebut adalah dengan membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N).

“Komite ini KP3N akan bertugas untuk merumuskan, langkah, strategi, program serta kebijakan yang akan dilakukan setelah Covid-19 ini, sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang," kata Sarman Simanjorang, seperti dikutip Senin (11/5).

Sarman mengatakan, Komite tersebut sebaiknya dikendalikan langsung oleh dunia usaha. Mereka terdiri satai para anggota dari asosiasi/organisasi dunia usaha masing masing sektor usaha,dari unsur pemerintah/instansi terkait dan unsur perguruan tinggi dan pengamat ekonomi (ekonom).

"Alasannya karena pengusaha lebih tahu kondisi yang sesungguhnya  di lapangan dan apa saja yang harus mereka butuhkan," ujarnya.

Menurut Sarman, komite ini nantinya bertugas untuk merancang, merumuskan langkah strategis yang harus dilakukan pasca Covid 19 sehingga perekonomian dapat cepat pulih dan dunia usaha segera berlari kencang. 

Sementara itu terkait wadah pembinaan, Sarman mengusulkan sebaiknya diawasi secara langsung oleh Presiden. Sarman beralasan jika komite ini berada dibawah koordinasi setingkat kementrian/lembaga maka dirinya khawatir Komite ini akan berjalan lambat. 

“Karena dikhawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing masing instansi (kementrian/lembaga) yang membuat kinerja Komite ini lamban," tandasnya.