Pemerintah : Efektivitas Penanganan COVID-19 Perlu Dukungan Semua Pihak

MONITORDAY.COM - Pemerintah mengatakan efektivitas upaya untuk mempercepat penanganan COVID-19 memerlukan dukungan dari semua pihak sehingga pandemi tersebut dapat cepat diatasi.

"Pemerintah sangat struggle di sini, dan mohon dukungan dari semua pihak supaya bisa efektif," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam Bincang Nasional: Menakar Keberhasilan Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (29/8)

Ia mengatakan bahwa dirinya juga sepakat bahwa penanganan COVID-19 perlu dipercepat guna menyelamatkan lebih banyak orang dari bahaya COVID-19 dan mempercepat juga pemulihan ekonomi.

Namun demikian, yang terpenting dalam upaya tersebut adalah bagaimana penanganan tersebut dilakukan dengan tepat sasaran dan tetap guna.

"Jadi, perlu kecepatan itu betul. Nah, ini yang perlu dukungan dari semua pihak. Tapi cepat tidak tepat juga tidak baik. Maka perlu dimonitor betul-betul," katanya.

Ia mengatakan masalah yang dihadapi dalam penanganan COVID-19 adalah pada masalah pengadaan.

"Kenapa? Karena tahun ini APBN itu berubah dua kali. Berubah dua kali itu bagi birokrasi sangat challenging. Nah, ini menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan dengan asistensi menjadi lebih cepat," katanya.

Ia mengatakan upaya pemulihan ekonomi tidak akan efektif jika tidak ada dukungan dalam penanganan kesehatan. Untuk itu, sangat penting untuk dipahami bahwa penanganan kesehatan perlu ditangani terlebih dahulu hingga efektif sehingga upaya pemulihan ekonomi juga dapat diakselerasi.

"Karena banyak sektor tidak bisa dibuka, termasuk kelas menengah atas tidak berani berkonsumsi karena takut dengan COVID-19. Ini yang perlu dijamin, perlu dijaga," katanya.

Untuk itu, ia mensyukuri setiap upaya percepatan yang sudah dicapai seiring dengan efektivitas birokrasi yang dapat dilakukan dari rumah selama masa pandemi.

Ia mengatakan dalam upaya mempercepat penanganan tersebut, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran dana Rp30,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2021 untuk infrastruktur digital, baik untuk layanan publik maupun pendidikan dan kesehatan.

"Lalu reformasi kesehatan yang sangat lemah, itu juga akan diperkuat di 2021," kata Yustinus.