PDIP Bantah Jokowi Alihkan Isu Ahok dengan OTT di Kemenhub
MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Politikus PDI-P Trimedya Panjaitan membantah bila kehadiran Presiden Jokowi meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungli di Kemenhub disebut sebagai pengalihan isu penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki T Purnama (Ahok).
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Politikus PDI-P Trimedya Panjaitan membantah bila kehadiran Presiden Jokowi meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungli di Kemenhub disebut sebagai pengalihan isu penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki T Purnama (Ahok).
"Nggak lah, Jokowi kan nggak ngurusin Ahok. Biar kami yang ngurusin Ahok," ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
Ketua Bidang Hukum DPP PDI-P ini menjelaskan, kedatangan Jokowi meninjau langsung lokasi OTT di Kemenhub justru menunjukkan keseriusan presiden memberantas pungli dan korupsi yang kian merebak.
"Bagi Jokowi sendiri itu menunjukan bahwa dia serius. Pasti kalau sebagai seorang presiden dia udah tau, pasti ada sumisme kalau melihat jumlahnya," tutur Trimedya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengungkapkan, PDI-P sebagai partai pengusung Ahok harus siap menghadapi proses hukum yang tetap berjalan meskipun mantan Bupati Belitung Timur itu sudah meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai melecehkan kitab suci.
"Ya seharusnya kalau udah minta maaf udah ya, tapi kalaupun proses hukumnya jalan ya kita lihat aja. Dalam posisi sebagai partai pengusung Ahok ya tentu kita juga harus siap menghadapinya," kata Trimedya.
Seperti diketahui, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan OTT terhadap oknum pegawai di Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub atas dugaan pungli hingga miliaran rupiah terkait izin perkapalan pada Selasa (11/10) sore.
Tak lama berselang, Presiden Jokowi didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyambangi kantor Kemenhub yang menjadi lokasi OTT. Pada kesempatan itu Jokowi menyerukan kepada seluruh seluruh instansi dan lembaga yang ada di Indonesia untuk menghentikan pungli terkait pelayanan kepada masyarakat.
Kehadiran presiden ke lokasi OTT pun dinilai berlebihan oleh Wakil Ketua DPR yang juga Politikus Gerindra Fadli Zon. Ia bahkan melihat hal tersebut bisa menjadi pengalihan atas sejumlah kasus yang tengah disoroti publik. (FRZ)
