Pandemi, Ekspor Pertanian Menguat

MONDAYREVIEW.COM – Di saat pandemi ekonomi mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi tertekan sangat dalam. Demikian pula volume perdagangan. Hanya ada beberapa sektor yang bertahan dan menguat. Konsumen berpindah dari berbagai kebutuhan sekunder dan tersier ke produk pangan utamanya komoditas pertanian.

Dalam konteks inilah Kementerian Pertanian menargetkan ekspor pertanian Indonesia meningkat hingga mencapai Rp 1.800 triliun dari total Rp 550 triliun pada 2019. Keberhasilan target ini dicanangkan hingga akhir tahun 2024 mendatang.

Kementan memiliki lima kebijakan yang disusun secara terukur. Pertama, kementan berupaya meningkatkan volume ekspor. Kedua, menambah negara mitra dagang baik bilateral maupun multilateral. Ketiga, mendorong pertumbuhan eksportir baru. Dan keempat, menambah ragam komoditas ekspor dan kelima berupaya meningkatkan frekuensi pengiriman layanan ekspor.

Disamping itu ada dua faktor pendukung sustainabilitas produksi yang selama ini berjalan dengan baik di Kementerian Pertanian yakni faktor tenaga kerja yang masih relatif tersedia dan keunggulan komparatif dari produksi pertanian yang sangat menguntungkan.

Terlebih lagi, dampak pandemi Covid-19 telah memberikan efek negatif pada hampir semua sektor. Namun dalam posisi ini, sektor pertanian justru memiliki momentum kebangkitan ekspor dan peningkatan produksi.

Flexibilitas sistem produksi pertanian dan pasar di Indonesia justru menjadi berkah dan memiliki agility dalam merespon perubahan, selain tidak dapat dipungkiri karena modal dasar bawaan (endowment) pertanian di Indonesia memang sudah sangat baik, ditunjang semakin tumbuhnya kesadaran untuk komitmen pada kualitas.

Indonesia adalah negara terpadat kelima di dunia dan merupakan produsen utama produk pertanian. Pulau Jawa dan Bali hanya mencakup 7 persen dari total luas daratan Indonesia, tetapi 60 persen dari populasi. Pertanian sangat intensif di pulau-pulau ini, dengan tiga kali rotasi tanaman per tahun. Di luar Jawa, tanah kurang subur, dan pertanian kurang intensif.

Tanaman pangan utama, berdasarkan luas panen, adalah padi, jagung, ubi kayu, kedelai dan kacang tanah. Indonesia juga merupakan salah satu penghasil dan pengekspor tanaman pohon terbesar di dunia seperti karet, kopra, biji kelapa sawit, minyak sawit, kopi, kakao dan rempah-rempah.

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mengintegrasikan perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian dunia. Prosesnya dimulai pada pertengahan 1980-an dan dipercepat pada 1990-an ketika Pemerintah mengurangi hambatan perdagangan internasional secara substansial dan membuka ekonomi bagi investasi asing.

Langkah pembukaan pasar Indonesia didorong oleh penurunan tajam harga minyak. Tujuannya adalah untuk merestrukturisasi ekonomi dengan mendiversifikasi sektor perdagangan agar tidak terlalu bergantung pada minyak.

Kebijakan pemerintah sangat berhasil dalam menarik investasi asing ke dalam industri ekspor padat karya yang ringan dan menyebabkan pertumbuhan pesat sektor manufaktur Indonesia. Salah satu akibatnya adalah menurunnya pangsa pertanian dalam total perekonomian.

Meskipun kepentingan pertanian telah menurun, hal itu tetap penting bagi kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2000 misalnya, pertanian masih menyerap 45,1 persen tenaga kerja Indonesia. Yang lebih penting lagi, pertanian memberikan perlindungan terhadap dampak krisis ekonomi Asia.

Pertanian kurang bergantung pada sistem keuangan formal dibandingkan sektor lain dan oleh karena itu tidak terlalu terpengaruh oleh runtuhnya bank-bank di Indonesia. Selain itu, devaluasi rupiah yang besar-besaran menyebabkan penyesuaian besar pada harga-harga relatif untuk barang-barang yang diperdagangkan, seperti pertanian. 

Tujuan kebijakan pertanian Indonesia telah berkembang sebagai respons terhadap perubahan ekonomi. Tujuan ini sekarang jauh lebih kompleks daripada 25 tahun yang lalu. Beberapa contoh tujuan Indonesia yang lebih penting adalah:

Diversifikasi, yang telah lama menjadi tujuan kebijakan pertanian, memiliki arti yang lebih luas dengan mencakup perluasan jenis peluang kerja yang tersedia di daerah pedesaan.

Prioritas kebijakan perdagangan adalah untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia dan meningkatkan rantai pemrosesan nilai tambah. Hal ini terutama terjadi pada sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian di mana ekspor masih sangat terkonsentrasi pada produk primer.

Seperti halnya di negara lain yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia kini jauh lebih mementingkan perlindungan pendapatan pertanian. Dua puluh lima tahun lalu, harga pangan yang rendah bagi konsumen merupakan tujuan utama Pemerintah. Sekarang, beberapa orang berpendapat bahwa harga tinggi bagi produsen sama pentingnya.