Ongkos Pemilu 2024 Sangat Mahal, DPR Sebut Tabrak Semangat Refocusing Anggaran

MONITORDAY.COM - Pernyataan Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra  bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2024 membutuhkan Rp86,26 triliun menuai ragam tanggapan. 

Betapa tidak, besarnya biaya Pemilu serentak 2024 tidak selaras dengan semangat refocusing anggaran yang tengah dilakukan di setiap Institusi negara.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di Diskusi Virtual Forum Meja Bundar dengan tajuk "Membedah Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024: Realistis atau Pragmatis?", Rabu (15/9/2021).

" Rasanya itu terlalu besar. Lagipula kan belum ditetapkan. Masih banyak cara untuk melakukan efisiensi," ucap Guspardi Gaus.

Guspardi Gaus kemudian membeberkan perihal refocusing anggaran ini.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah akan melakukan refocusing anggaran sebesar Rp26,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi.

Menkeu memastikan refocusing seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears kontrak, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid 19, serta belanja penanganan bencana.

Belanja yang berpotensi untuk di-refocusing adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini.

" Kami saja ini dipotong sana sini, gak boleh kemana-mana. Semua anggaran diperuntukan untuk pemanfaatan yang sifatnya urgent. Klo biaya yang diajukan penyelanggara demikian. Maka, jangan bicara efisiensi," jelas Guspardi Gaus.
 
Jika KPU mengeluhkan kendala seperti banyaknya kantor KPU di daerah yang masih kontrak dan deretan hal tekhnis lainnya, tentunya, ada solusi, yakni kemendagri.

" Pak Tito secara persuasif ajak pemda-pemda untuk membantu problematika ini. Soal bangunan, dana dan lain-lain Itu kan bisa dibicarakan dengan kepala-kepala daerah. Contohnya banyak," tandas Guspardi Gaus.

Belum lagi wajah demokrasi di setiap hajatan pemilu yang tampaknnya begitu saja. Jika biaya pemilu yang jumbo tapi masih juga banyak masalah dan problemanya sama pula, maka perlu ditinjau kembali.

" Jangan sampai ada persepsi udah telan banyak biaya, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak pernah absen dari carut-marut hajatan demokrasi tersebut," kata Politisi PAN itu.

Menurutnya, perhelatan demokrasi yang akan berlangsung tahun 2024 memiliki  kompleksitas sangat tinggi. 

Karena dalam rentang waktu lebih kurang 8 bulan akan dilaksanakan Pemilu (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada sekaligus pada tahun 2024. 

Guspardi juga mengingatkan KPU agar  mempertimbangkan keadaan pandemi yang masih mengancam. 

Ia mengatakan, KPU juga mesti mempersiapkan dua skenario sekaligus untuk pelaksanaan Pemilu 2024, pertama adalah (Pemilu) dalam suasana normal, dan kedua dalam suasana tidak normal (pandemi).

 "Dua skenario itu belum terlihat yang  disampaikan oleh KPU dalam pemilu dan pilkada 2024. Ada kemungkinan pemilu berubah secara teknis karena situasi pandemi  Covid-19 yang belum bisa di prediksi kapan akan berakhir. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu," pungkas Politisi Asal Sumbar ini.