NU Tolak Menag Fachrul Razi, Muhammadiyah: Hormati Hak Prerogatif Presiden, Biar Tak Gaduh
Sepatutnya semua pihak memberikan kesempatan kepada menteri-menteri yang telah dilantik dan menghormati hak prerogatif presiden.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Penunjukkan (Purn) Fachrul Razi menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju menuai penolakan sejumlah kalangan. Khususnya, kalangan kiai dan organisasi kemasyarakatan Islam dari Nahdlatul Ulama (NU).
Penolakan salah satunya datang dari Ketua Panitia Peringatan Hari Santri PWNU Jawa Timur Abdussalam Shohib. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mengundang Fachrul Razi ke puncak peringatan Hari Santri pada 27 Oktober mendatang. Menurutnya, panitia belum tahu apakah Fachrul pernah nyantri atau tidak.
Alasannya, undangan acara itu hanya dikhususkan bagi tokoh yang pernah nyantri dan santri, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Kami belum pernah melihat Pak Menteri Agama ini sarungan dan menjadi pengurus NU. Jadi untuk peringatan Hari Santri NU Jawa Timur tahun ini beliau belum dulu kami undang. Mungkin tahun depan kami undang,” ujar Abdussalam.
Menanggapi hal itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Anwar Abbas mengatakan, semua pihak sepatutnya memberikan kesempatan kepada menteri-menteri yang telah dilantik, termasuk menteri agama yang baru untuk melaksanakan tugas dengan baik.
"Penunjukan seseorang untuk menjadi menteri, termasuk untuk menjadi menteri agama, itu merupakan hak prerogatif presiden. Itu harus kita hormati supaya negara kita tidak gaduh," katanya di Jakarta, Kamis (24/19/19).
Sementara itu, Menag Fachrul Razi mengaku, pihaknya tak menutup mata kalau pun saat ini masih ada pihak yang mempertanyakan perihal pengangkatannya sebagai Menteri Agama.
"Jangan kalian berprasangka jelek dengan omongan orang. Masa iya beliau-beliau menolak. Kami punya misi yang sama dengan NU dan Muhammadiyah, yaitu membina umat, membangun bangsa,” tutur Menag Fachrul Razi, dalam siaran persnya di Jakarta sesaat lalu.
Menag pun berharap, ke depan dapat terus berkoordinasi dengan seluruh ormas-ormas keagamaan yang ada guna menjaga dan membangun toleransi kehidupan beragama di Indonesia.
“Saya pun kalau ada apa-apa nanti pasti koordinasi ke NU dan Muhammadiyah. Begitu juga dengan organisasi-organisasi Katolik. Protestan, Hindu, Budha, Konghucu,” tuturnya.
