Mungkinkah Ahok Pensiun dari Jalur Politik?

MONDAYREVIEW.COM – KPUD DKI Jakarta telah resmi mengumumkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dengan demikian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menyudahi jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017.

Pasca kekalahan Ahok di Pilkada DKI Jakarta, ragam spekulasi diungkap mengenai jabatan politik apa yang akan diembannya kemudian. Ahok diisukan akan menjadi Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, bahkan calon Wakil Presiden di Pilpres 2019. Ahok sendiri telah menjawab spekulasi tersebut.

“Enggak masuk partai politik, enggak jadi menteri, enggak jadi staff Presiden, semua enggak,” kata Ahok di Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5) seperti dilansir Kumparan.

Ahok menyatakan dirinya akan memilih menjadi penceramah publik.

“Saya sudah putuskan selesai ini saya akan jadi pembicara saja,” tutur Ahok. Ia pun akan melanjutkan program Ahok Show yang dimulai pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Sedangkan ketika ditanya kemungkinan berpasangan dengan Jokowi di Pilpres 2019, lagi-lagi Ahok menuai kontroversi dengan menyatakan kafir tidak boleh jadi pejabat di sini.

“Mau jadi gubernur saja susah, mau jadi wapres. Kafir mana boleh jadi pejabat di sini,” ungkap Ahok.

Sementara itu Mantan Ketua MPR, Amien Rais dalam orasi di aksi 55 menyatakan jika Ahok bebas dari perkara penistaan agama, maka ia bisa menjabat di posisi apa saja.

“Karena kalau si ‘Ahok pekok’ ini sampai bebas, dia bisa jadi Menteri Dalam Negeri, bisa jadi Menhankam, bisa jadi apa saja,” kata Amien Rais yang mendapat julukan Lokomotif Reformasi kala berorasi di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (5/5) seperti dilansir Kompas.

Mungkinkah Ahok pensiun dari jalur politik?

Jika melihat elektabilitas yang ada, Ahok masih memiliki modal itu. Para pendukung Ahok masih tetap setia dan masih menanti kiprah Ahok selanjutnya. Hal ini mengingatkan pada Anies Baswedan pasca didepak dari Kabinet Kerja. Elektabilitas Anies tetap tinggi dan baik. Keputusan untuk mengusung Anies sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada September 2016 pun bisa jadi dengan menakar modal awal elektabilitas mantan Mendikbud tersebut.

Ahok sendiri masih tetap dapat menjaga namanya tetap beredar di publik hingga Oktober 2017 ini dikarenakan dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan-pernyataan Ahok masih dinanti seiring jabatan publik yang masih diembannya.

Jika benar Ahok Show akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi, maka hal itu juga akan menjaga nama Ahok tetap diperbincangkan di publik. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Jusuf Kalla yang memiliki program Jalan Keluar di Kompas TV dahulu.

Ahok sendiri masih memungkinkan diakomodasi oleh rezim berkuasa dikarenakan kedekatannya. Tentu rezim berkuasa akan berhitung untuk menarik sosok yang memiliki modal elektabilitas baik ini. Ahok bisa jadi menyurut dari orbit jika semangat Al Maidah ayat 51 dan “hukuman terhadap partai pendukung penista agama” terjadi di berbagai daerah kala Pilkada 2018.

Pilkada 2018 sendiri akan mengkontestasi beberapa daerah gemuk penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Jika resistensi terhadap partai politik pendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta dan jagoan dari partai-partai tersebut takluk di Pilkada 2018, maka kiprah Ahok di jalur politik bisa jadi mengalami senjakala. Politik adalah masalah hitungan kalkulasi. Jika resistensi terhadap Ahok masih terjadi di Pilkada 2018, tentu partai politik pun akan enggan melekatkan diri pada sosok yang pernah berkecimpung di Partai Golkar dan Gerindra ini.