MUI DKI Bentuk Tim Siber Bela Anies, Ada Kepentingan Politik?

MONITORDAY.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta berencana membentuk tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer di dunia maya. Ketua MUI DKI Munahar Muchtar mengatakan, langkah tersebut sebagai bentuk kekhawatiran kalangan ulama terhadap buzzer yang berpotensi memecah belah bangsa karena banyak mengedarkan berita hoaks di dunia maya.

Meski terkesan politis, wacana ini banyak menuai dukungan. Fraksi PAN DPRD DKI misalnya, menyebut bahwa wacana tersebut harus disambut baik dan dudukung karena MUI memiliki peran penting untuk menjaga suhu politik. Dalam hal ini, bukan soal pribadi Anies yang akan dibela, namun terkait kebenaran informasi.

"Siapapun pasti dibela asal substansinya benar, dan yang dibela itu kebenarannya bukan soal individu. Saya rasa itu poinnya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani, kepada wartawan, dijakarta Jumat (19/11) lalu.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan, pembentukan tim siber tersebut bukan hal baru lagi, karena memang fenomena buzzer ini juga bukan hal baru. Namun yang penting, kata dia, peruntukannya tidak berlebihan.

"Jadi kalau MUI mau buat tim buzzer ya tidak jadi masalah juga, kan selama peruntukannya masuk akal dan tidak lebay alias berlebihan, sehingga dapat dinilai kurang pas dengan visi-misi MUI sendiri," ujar dia. 

Saat dikonfirmasi, Anies Baswedan sendiri ogah untuk memberikan tanggapan terkait hal ini. Mantan Menteri pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan bahwa dirinya hanya akan berbicara mengenai Jakarta. "Saya komentar Jakarta saja," ujarnya.

Sarat Kepentingan Politik

Kendati demikian, pembentukan tim siber ini dinilai sarat akan kepentingan politik. Pengamat politik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut, hal itu kemungkinan berkaitan dengan adanya alokasi APBD DKI Jakarta tahun 2022 berupa dana hibah sebesar Rp10 miliar untuk MUI Jakarta. 

Menurut Trubus, pembentukan tim siber ini hanya gagasan dari segelintir oknum atau kelompok di dalam MUI Jakarta, dan kelompok ini yang memiliki kedekatan secara politik dengan Gubernur Anies. Karena itu, Dia menegaskan, seharusnya pembentukan tim siber ini tidak mengatasnamakan MUI. 

"Tidak boleh menggunakan atas nama MUI, Tidak boleh menyeret MUI untuk mendukung kepetingan politiknya Pak Anies. karena tidak ada kaitannya dengan tugas MUI, tugas pokok MUI kan membina umat, kalau terkait dengan hal-hal seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim menyayangkan MUI DKI terjebak dalam wacana dukungan politik perseorangan. Lukman juga menilai pembentukan tim siber itu tidak lepas dari hibah Rp10,6 miliar dari Pemprov DKI Jakarta.

"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman.