MPR: Tindakan Beny Wenda Langgar Konstitusi Internasional
Papua merupakan provinsi sah di Indonesia, Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. karena itu, tidak ada satu orangpun atau golongan manapun yang boleh mengklaim secara sepihak tanah air Indonesia.

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta agar pemerintah segera memberikan tindakan tegas dan diproses secara hukum tindakan provokatif Beny Wenda bersama Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), yakni melakukan klaim kemerdekaan Papua Barat .
Menurut dia, tindakan Benny Wenda telah melanggar keputusan sah PBB terkait hasil referendum masyarakat Papua yang menetapkan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia pada 1969.
"Langkah Benny Wenda tidak dibenarkan aturan internasional, karena berdasarkan Traktat Montevideo 1933, ULMWP tidak memiliki dasar, sebab wilayah yang diklaim adalah wilayah resmi Indonesia," kata Syarief Hasan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (04/12), seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia Papua merupakan provinsi sah di Indonesia, Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. karena itu, tidak ada satu orangpun atau golongan manapun yang boleh mengklaim secara sepihak tanah air Indonesia.
"Gerakan yang berusaha memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia adalah gerakan melanggar konstutusi NKRI dan konstitusi International," tegas Syarief Hasan.
Dia pun mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan gerakan ULMWP yang dikomandoi Benny Wenda, karena masyarakat Papua dan Papua Barat adalah bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, Politisi Partai Demokrat Itu juga terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat Papua dan Papua Barat khususnya dalam hal pemerataan pembangunan dan ekonomi.
Kemudian, berkomitmen untuk terus menyerap aspirasi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Papua dan Papua Barat agar dapat merasakan pembangunan yang semakin maju.
“Pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah harus terus ditingkatkan," tandasnya.