Manajemen Ramping Namun Efektif SMK Muhammadiyah Satu Bantul

PENILAIAN seseorang terhadap sebuah institusi pendidikan tak bisa dipungkiri memang seringkali ditentukan oleh statusnya, ‘nergeri’ atau ‘swasta’. Itu lumrah adanya. Namun sebetulnya masing-masing, baik negeri maupun swasta punya kelebihan dan kekurangan. Tergantung bisa atau tidak memanfaatkan potensi yang ada di sekelilingnya.

Sebagai SMK yang jadi bagian dari program Revitaliasi SMK dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), SMK Musaba sadar betul dengan status dan posisinya sebagai sekolah swasta. Musaba juga sadar, bila tantangan saat ini, terutama industri 4.0 jadi makin nyata. Sebisa mungkin institusi sekolah harus bisa menyesuaikan diri. Terutama dari sisi manajemen sekolah. Kemandirian harus dicapai.

Dalam konteks manajemen, SMK Muhammadiyah 1 Bantul (Musaba) termasuk yang bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekelilingnya. Meski tenaga yang dimiliki cukup minim, namun sekolah tetap berdaya.

Kepala Sekolah SMK Musaba, Harimawan SPd.T. saat berbincang dengan monitorday menuturkan, jika di tengah keterbatasan sekolahnya memiliki staf-staf manajemen yang relative muda. Dengan tenaga muda, kata dia, tenaga bisa dimaksimalkan.

“Efektif itu miskin struktur tapi kaya fungsi. Sehingga meski kita terbatas dari sisi jumlah SDM, namun kita bisa maksimalkan fungsinya,” tutur Harimawan.

“Strategi yang kita jalankan adalah mengefektifkan segala sesuatu. Baikdari sisi biaya, waktu, dan sebagainya lebih efektif.”

Dalam kondisi seperti itu, kata harimawan, terkadang staf manajemen membentuk tim kecil yang sifatnya adhog. Jika pekerjaannya selesai, maka tim kecil itu pun selesai tugasnya. “Bisa dibilang kita tidak ada yang nganggur/pasif. Termasuk dari sisi pendapatan, kita upayakan betul bila pendapatan tambahan tenaga manajemen adalah berbasis kinerja, tidak ada namanya pasif income,” tegasnya.

Contoh lain yang diterapkan SMK Musaba, kata Harimawan, adalah kegiatan Rapat Rutin Sekolah. Di SMK Musaba, rapat rutin diadakan setiap hari Rabu. Semua pimpinan manajemen sekolah free mengajar saat itu. Mereka hanya akan membicarakan semua persoalan sekolah dalam satu minggu terakhir di tambah target satu minggu selanjutnya di hari Rabu tersebut.

“Rapat rutin kita manfaatkan untuk mengevaluasi target dan capaian per unit; kurikulum, humas, dalam satu minggu terakhir dan satu minggu ke depan,” tuturnya.

Menurut harimawan, semua yang dilakukan sekolah ini adalah berdasarkan kolektif kolegial. Dibicarakan dan dilakukan secara bersama-sama. Kata dia, tidak ada istilah one man show baik dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun kepala unit.

“Sehingga ketika kepala sekolah tidak berada di sekolah, semua masih bisa berjalan seperti seharusnya. Semua bisa bekerja saling menopang satu sama lain,” ujarnya.

Harimawan mencontohkan, misalnya saja soal pengembangan bengkel. Ketika kepala sekolah berhalangan hadir, maka yang dilakukan adalah hanya mengirimkan gambarnya saja. Lalu yang lain akan memberi masukan.

Apa yang dilakukan SMK Musaba adalah salah satu contoh dari sekian ratus SMK yang telah mendapatkan sentuhan program pengebangan pendidikan vokasi atau Revitalisasi SMK seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016.

Untuk isu strategis ada enam hal yang diprioritaskan, yaitu penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum; inovasi pembelajaran; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; dan kemitraan sekolah dengan DU/DI dan perguruan tinggi; standardisasi sarana dan prasarana utama; dan penataan’pengelolaan kelembagaan.

Secara teknis, program revitalisasi pendidikan vokasional akan dilakukan oleh Kemdikbud dengan merevitalisasi sebanyak  569 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terdiri dari 300 SMK revitalisasi utama dan 269 SMK yang disentuh dengan program revitalisasi lainnya. Selain itu, ada sebanyak 3.000 SMK yang akan mendapatkan program pengembangan pendidikan vokasi lainnya.

Selama tiga tahun terakhir, Kemendikbud beserta stakeholder terkait menjalankan revitalisasi pendidikan vokasi SMK. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud M Bakrun menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam revitalisasi SMK ini adalah ketersediaan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung bidang garapan revitalisasi terutama untuk standarisasi sarana prasarana.

“Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah kami melakukan advokasi agar pihak-pihak terkait bisa mendukung revitalisasi SMK termasuk kami mendukung Kementerian Perindustrian yang menginisiasi pemberian super tax deduction bagi perusahaan yang berkontribusi dalam program vokasi/revitalisasi SMK. Hal tersebut dimaksudkan agar menarik industri untuk lebih berperan dan memberikan dukungan kepada SMK,” terang Bakrun.

Meski terdapat tantangan, capaian yang cukup membanggakan mulai dirasakan sejak terlaksananya revitalisasi SMK pada 2017. Dari salah satu isu strategis, yaitu kemitraan sekolah dengan DU/DI dan perguruan tinggi misalnya. Sebanyak 3.930 SMK yang terdiri dari 655 SMK induk dan 3.275 SMK aliansi telah melakukan Penyelarasan Kejuruan yang link and match dengan dunia industri melalui penyiapan kurikulum implementasi di SMK serta optimalisasi kerja sama dengan DU/DI.