Makna Naik Kelas Ke Upper Middle Income di Tengah Pandemi

MONDAYREVIEW.COM – Indonesia naik kelas menjadi negara upper middle income. Ukurannya pendapatan nasional bruto (PNB) per-kapita. Otomatis peringkat utangnya juga naik. Sederhananya lebih dipercaya kalau mengajukan utang atau menerbitkan surat utang. Begitulah cara ekonomi dunia bekerja.  

Naik kelasnya Indonesia berdasarkan data 2019. Entah bagaimana jadinya nanti bila data 2020 ini dijadikan patokan untuk mengukur peringkat Indonesia di tahun depan. Pandemi dipastikan menekan pertumbuhan ekonomi yang akan memberi efek pada turunnya pendapatan masyarakat. Mungkin saja turun kelas lagi. Semoga saja tidak. 

Faktanya, kebijakan pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 dapat mencapai minus 6 persen sampai dengan minus 4 persen. Pantas kalau Presiden Joko Widodo marah. Nasib bangsa benar-benar di ujung tanduk. 

Bagai lingkaran setan pertumbuhan negatif ini akan menekan pemulihan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 hanya sebesar 2,97 persen. Capaian ini lebih rendah dari prediksi Kementerian Keuangan yang menyatakan ekonomi akan tumbuh sebesar 4,5 persen hingga 4,7 persen.

Pukulan pandemi memang sangat telak. Dalam 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Memang tak bisa tumbuh hingga 7% dan meroket, namun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia terlihat Indonesia masih menunjukkan data yang menggembirakan. Dan tetiba tahun 2020 menjadi tahun yang membalikkan angka-angka pertumbuhan ekonomi.

Jika kita tengok ke belakang perekonomian bertumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen setiap tahun antara tahun 2000 dan 2018. Sementara pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income (GNI) per kapita meningkat enam kali lipat dari AS$ 580 pada tahun 2000 menjadi AS$ 3.840 pada tahun 2018. Dan pada 2019 PNB Indonesia 2019 naik lagi menjadi US$ 4.050. Indonesia pun masuk ke jajaran upper middle income country.

GNI adalah PDB minus pendapatan warga asing di Indonesia. Bank Dunia memiliki empat kategori negara berdasarkan GNI per kapita, yaitu low income (US$1.035), lower middle income (US$1.036 hingga US$4,045), upper middle income (US$4.046 hingga US$12.535), dan high income (lebih dari US$12.535). PDB diprediksi akan mengalami koreksi 0,3 Persen. Angka PNB akan berbanding lurus dengan PDB maka bukan tidak mungkin kita akan kembali ke posisi middle low income country.  

Demikian pula dengan angka kemiskinan yang dalam dua dekade terakhir terus turun. Dari 19,1 persen pada tahun 2000 menjadi 9,4 persen dari jumlah penduduk pada Maret 2019. Setelah pandemi terjadi pada perhitungan dasar (normal), tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan sebesar 5,18%. Sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 9,18%.

Jika keadaaan memburuk atau pada perhitungan berat, TPT diprediksi sebesar 7,33% dan kemiskinan 9,88%. Adapun pada perhitungan sangat berat, TPT mencapai 9,02% dan kemiskinan bisa tembus dua digit menjadi 10,98%. Artinya angka kemiskinan kembali menyentuh dua digit.

Hingga 2019 pengelolaan fiskal yang hati-hati memainkan peranan penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro. Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar Rp 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, untuk penanganan/pengendalian Covid-19, perlindungan sosial (social safety net) dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan di-refocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut.

Dengan pendapatan yang lebih tinggi dan rata-rata akses layanan yang lebih baik, masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat dan lebih berpendidikan. Inovasi dalam layanan kesehatan daring dan pembelajaran daring harus terus didorong agar kuantitas dan kualitas layanan dasar tidak anjlok bahkan mungkin dapat bertahan di tengah pandemi. Orang tetap dapat berobat, sekolah, dan kuliah.

Akses terhadap layanan dasar telah meningkat antara tahun 2000 dan 2016, tingkat elektrifikasi meningkat dari 86,3 menjadi 97,6 persen. Masalah saat ini dalam masyarakat adalah diperlukannya subsidi bagi pelanggan PLN dari rumah tangga sederhana atau pra sejahtera. Namun di sisi lain pelanggan kategori menengah ke atas merasakan naiknya tagihan listrik yang diduga merupakan dampak strategi subsidi silang oleh PLN.  

Akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang baik juga meningkat dari 49 dan 34 persen pada tahun 2001, menjadi 73 dan 69 persen pada tahun 2018.  Akibatnya, hasil pembangunan manusia juga meningkat. Antara tahun 2000 dan 2017, tingkat harapan hidup meningkat dari 66 tahun menjadi 69 tahun. Selama periode yang sama, kematian balita menurun dari 52 menjadi 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Dari berbagai indikator tersebut kita dapat menatap ke depan. Pandemi masih mengantui namun optimisme harus senantiasa disuarakan. Mengawal kinerja Pemerintah dengan sikap kritis dan bekerja sesuai kemampuan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada setiap warga negara. Kerja keras dan kerja cerdas. Untuk mewujudkan tujuan nasional.