Kritik dan Manuver Demokrat 

MONITORDAY.COM - Indonesia menghadapi saat-saat yang paling sulit kala pandemi berlangsung berkepanjangan. Seluruh elemen bangsa sedang berjuang keras untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan maupun ekonomi. Pada saat seperti ini berbagai kritik tajam dilontarkan berbagai pihak termasuk Partai Demokrat  

Sejumlah kritik pedas dilontarkan petinggi Demokrat. Isu penanganan pandemi, alokasi APBN dan utang Pemerintah, pembangunan infrastruktur, kondisi ekonomi yang merosot hingga soal hukum dan keadilan. Kritik tentu saja diperlukan dalam membangun demokrasi. Yang menjadi soal adalah tepatkah substansi dan momentumnya. 

Sebagian orang mengaitkan kritik Demokrat sebagai bagian dari upaya menaikkan elektabilitas. Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi. Namun pertarungan politik untuk meraih kepercayaan sudah mulai memanas. Partai Demokrat yang berada di luar kekuasaan memanfaatkan momentum pandemi untuk bermanuver.

Pertama, publik juga menyoroti kritik Ibas yang menggunakan istilah failed nation atau bangsa yang gagal. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono ketika menyatakan bahwa Covid-19 makin 'mengganas' hingga ia khawatir RI disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. 

Kedua, hal yang senada diungkap AHY kala menyoroti publikasi Bank Dunia atau World Bank yang menurunkan Indonesia dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) pada 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) pada 2020.. 

"Idealnya, kita selalu naik kelas. Jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas. Masalah gentingnya, bukan di mana status kelas kita saat ini. Tapi, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari Covid-19?" ucap AHY kepada wartawan, Rabu (7/7).

Di sisi lain elit Demokrat memuji langkah Anies Baswedan dalam penanganan pandemi. AHY mengatakan, Partai Demokrat ingin terus bersinergi, berkolaborasi dan mendukung langkah Pemprov DKI. Termasuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Menurut AHY, pertemuan dengan Anies juga bertujuan untuk meyakinkan masyarakat akan kontribusi pemerintah, partai politik dan semua elemen bangsa.

Ketiga, elit Partai Demokrat juga menyerukan untuk meninjau ulang prioritas pembangunan infrastruktur.  Politisi Demokrat, Rachland Nashidik meminta Pemerintah berbesar hati menunda prioritas APBN, seperti misalnya untuk program infrastruktur yang selama ini menjadi andalan pemerintahan Jokowi.

Keempat, Partai Demokrat menyangkal tuduhan berdiri di belakang gerakan Jokowi End Game. Di sisi lain Rachland Nashidik menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kerap mengkritik dan sempat mengerahkan kader PDIP demo dan mendiskreditkan SBY. Kini persoalan ini bergulir menjadi bola panas. Wakil Menteri Desa Budi Arie diadukan sejumlah kader PD atas unggahan karikaturnya yang dinilai menyudutkan PD sebagai pihak yang berada di belakang aksi mahasiswa dengan tagar Jokowi End Game.