KOPI PAHIT: Suguhi Racikan Spesial Dzulhijjah dengan Tajuk Paradigma Politik Muhammadiyah
Bertepatan dengan bulan Dzulhijjah, KOPI PAHIT kembali menyuguhi racikan diskusi virtual dengan tajuk " Paradigma Politik Muhammadiyah" pada rabu, (29/7).
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - KOPI PAHIT selalu setia menemani masa new normal ini dengan berbagai tema menarik, yang tidak hanya narasi tapi juga literasi produktif. Bertepatan dengan bulan Dzulhijjah, KOPI PAHIT kembali menyuguhi racikan diskusi virtual dengan tajuk " Paradigma Politik Muhammadiyah" pada rabu, (29/7).
Tema ini sangat tepat untuk mengetahaui bagaimana paradigma pergerakan Muhammadiyah sejak lahir hingga saat ini. Diketahui, sejarah tidak akan mungkin menutup mata atas besarnya andil dan kontribusi Muhammadiyah untuk kemajuan bangsa. Apalagi dalam dunia pendidikan dan misi pemberdayaan ummat. Muhammadiyah adalah bagian dari mozaik kekayaan bangsa yang turut andil dalam melahirkan, menjaga NKRI dan Pancasila sebagai “Darul Ahda Wa Syahadah”-konsensus kebangsaan bersama.
Reputasi sosok negarawan tokoh Muhammadiyah seperti Ki. Hadji Bagoes Hadikusumo, Prof Kahar Muzzakir, Kasman Singodmejo, dan Hamka tak perlu diragukan lagi. Dan bahkan Soekarno sendiri adalah anak kandung Muhammadiyah.
Dalam konteks kekuasaan, Muhammadiyah memandang politik sebagai bagian integral dari urusan dunia atau Mu’amalah Dunyawiah. Sekalipun pernah terlibat dalam pendirian Partai Politik seperti Masyumi, Parmusi hingga PMB, ataupun PAN.
Namun Muhammadiyah, tidak akan bermetamorfosa-menjadikan dirinya sebagai Partai Politik. Penegasan sikap politik Muhammadiyah ini sebagaimana terkristal pada Khittah Denpasar 2002 silam. Khittah perjuangan Muhammadiyah senantiasa konsisten dalam gerakan dakwah-“amar maruf nahir mungkar” dibidang civil society yang berkemajuan.
Akan tetapi, sebagian dari kita mungkin masih meragukan kiprah Muhammadiyah dalam dunia politik. Bagaimana organisasi ini menghadapi godaan Parpol.
Apalagi musim Pemilu, Pilpres atau tahun Pilkada 2020? Bagaimana Muhammadiyah merespon skandal korupsi, RUU Cipta Kerja atau UU Minerba. Belum lagi, memotret tabiat dan perilaku korup sebagaian elit Partai atau penguasa. Organisasi ini sejak awal, telah dirancang untuk selalu adaptif dan antisipatif terhadap perkembangan zaman.
Karena itu, ijtihad politik Muhammadiyah akan selalu mewarnai dinamika politik nasional. Itu sebabnya, identitas politik Muhammadiyah adalah “Politik Kebangsaan”. Bagaimana mewujudkan paradigma politik At Tanwir, yakni sistem politik yang inklusif, mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Kepentingan ummat, bangsa dan negara adalah marwah politik kebangsaan.
Muhammadiyah tidak akan memilih jalur politik praktis yang opurtinistik. Namun meyakini bahwa, relasi agama dan politik harus saling interkoneksi dalam satu alunan melodi yang sama. Tidak boleh saling menjaga jarak apalagi saling jegal menjegal. Harus saling akur, merawat silaturahim politik walau beda pilihan dan beda Kandidat. Ijtihad politik akan selalu diikhitiarkan.
Muhammadiyah akan selalu tampil menjadi bintang pemandu dalam membangun politik kebangsaan yang berkemajuan. Dan akan selalu menjadi save guard, penjaga moral agama dan Pancasila sebagai “core of philosophy demi mewujudkan “Baldatun Tayibatun Warabbun Gaffur”.
Lantas dari mana asal mula politik Muhammadiyah? Bagaimana sumber kajian politik Muhammadiyah? Bagaimana metode kajian politik Muhammadiyah? Bagaimana tolok ukur kebenaran politik Muhammadiyah?
Semua jawaban akan diulas secara comprehensive bersama Prof. Dr. Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah), Taufan Agasta (Redaktur Monday Media Group) Dr. Zuly Qodir (Peneliti dan akademisi UMY), Dr. Ridho Al Hamdi (Penulis Buku Paradigma Politik Muhammadiyah), Dr. King Faisal Sulaiman (Direktur LEAD Indonesia) Pangi Syarwi Chaniago M.Si ( Pengamat Politik).
Dipastikan peserta diskusi KOPI PAHIT bakal tercerahkan dengan mengetahui sejauhmana pergerakan Muhammadiyah dengan kemahardikaanya melewati berbagai dinamika.
