KOPI PAHIT: Pemerintah Korsel Sukses Racik Kebijakan Ekonomi Pamungkas Hadapi Pandemi

MONDAYREVIEW.COM - Korea Selatan satu-satunya negara yang tidak memberlakukan lockdown, karantina wilayah apalagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Begitupun dengan aktivitas ekonomi yang berjalan seperti biasa namun protokol kesehatan tetap diberlakukan.  Hebatnya, Pemerintah Korsel berhasil menggairahkan  ekonominya ditengah ancaman COVID-19. 

Layaknya, minuman gingseng, racikan ekonomi  pamungkas nan berkhasiat  pun dipersiapkan untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi, dunia usaha, serta menjaga daya beli masyarakat, memperkuat jaring pengaman sosial, dan mencegah meluasnya pengangguran.

"amatan saya ada 2 Kebijakan pemerintah korsel yang dititikberatkan pada professional prepradness dari pemerintah pusat hingga paling ke level paling bawah. Selanjutnya, Policy coherence diberbagai sektor. Hal inilah yang melatarbelakangi kebijakan ekonomi negeri gingseng yang terbilang sukses menggairahkan ekonominya hingga melewati masa-masa pandemi ini," ujar Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi di diskusi virtual KOPI PAHIT. selasa (19/5/2020)  

Fokus kebijakan ekonomi korsel

Menurut Umar, Pemerintah Korsel memfokuskan pada kebijakan ekonomi yang bersentuhan pada: a) UMKM dan pemilik usaha mikro; b) industri ekspor; c) industri penerbangan dan kapal laut; d) industri pariwisata; e) pekerja dan konsumen. 

Sementara itu, bentuk-bentuk stimulus ekonomi yang diberikan terdiri dari dukungan fiskal, finansial, keringanan pajak, dan dukungan administratif lainnya. Pemberian dukungan berupa di antaranya: 

1. Pinjaman; jaminan keuangan bagi UMKM dan pemilik usaha mikro; penurunan premi asuransi; perpanjangan tenggat waktu pembayaran pajak; penurunan tarif; pemberian potongan biaya ekspor; pengurangan biaya pembayaran yang dilakukan dengan mata uang asing; pemberian gift certificate.
2. Potongan pajak hingga 50% untuk sewa gedung usaha; subsidi upah dan program khusus tunakarya (unemployed) sebesar USD 8,21 miliar; suntikan dana bagi perusahaan UMKM yang mengalami masalah likuiditas senilai USD 61 miliar;
3.  Pemberian berbagai potongan dari kisaran 25% hingga 35% atas pajak terhadap omset bisnis pengecer, pajak penggunaan jalan dan sungai oleh pengusaha UMKM; Penghapusan pajak penggunaan apron di bandara bagi maskapai; dukungan biaya storage bagi supplier daging dan seafood.
4. Pengalokasian anggaran bagi perusahaan UMKM yang mengalami cash strapped business issue (kesulitan cash flow) sebesar kurang lebih USD 2 miliar pada semester I 2020 serta USD 13 miliar untuk keringanan pajak dan pembelian obligasi; pemberian 80% potongan pajak pada sub sektor restaurant, akomodasi (hotel), dan aktivitas leisure/hiburan.
5. Kucuran dana bantuan sebesar USD 13,8 juta untuk membantu industri perfilman dan bioskop.  

Lebuh lanjut, Umar menjelaskan Bank of Korea (BOK) pada tanggal 16 Maret 2020 silam telah memangkas suku bunga hingga ke angka 0,75% dengan tujuan untuk menggairahkan dunia usaha.

Langkah BOK ini menyusul kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat (AS) pada tanggal 15 Maret 2020 silam yang memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 1% hingga ke angka 0,25% untuk menopang ekonomi AS di tengah wabah COVID-19. 

Pemerintah Korsel pun mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan tunai (relief payment) senilai USD 7,38 miliar bagi rumah tangga di 70% lapisan berpenghasilan terendah Korsel serta memperluas jaring pengaman sosial. 

Bantuan tunai ini sudah dikucurkan dan meliputi: total 14 juta rumah tangga sebagai penerima bantuan masing-masing hingga hingga KRW  1 juta (USD 822).

Variasi bantuan diberikan USD 328 untuk single person household; USD 487 untuk two-person household; USD 657 untuk three-person household, dan USD 822 untuk four-person household.

Pembayaran dilakukan secara daring (langsung ke debit card/credit card yang bersangkutan) atau pembagian gift certificate yang diterbitkan oleh pemda masing-masing.  

Pemerintah Korsel memberikan perluasan jaring pengaman sosial yang meliputi di antaranya:

1. Memberikan potongan 50% atas iuran National Health Insurance (NHI) selama 3 bulan bagi 20% rumah tangga berpenghasilan terendah dan 50% rumah tangga di area paling terdampak. 
2. Menangguhkan 3 bulan masa pembayaran premi asuransi bagi UKM yang jumlah karyawannya di bawah 30 orang, pemegang polis perorangan seperti wirausahawan, dan pegawai kontrak.
3. Pemberian tunjangan pengangguran untuk 651.000 orang (jumlah per April 2020) dengan distribusi rata-rata USD 1.100 per individu. Jumlah tunjangan pengangguran yang diberikan kepada keseluruhan pengangguran dimaksud mencapai KRW (Korean Wong)  993,3 miliar (USD 814,3 juta), atau naik 35% y-o-y dan naik 10,5% dari KRW 898,2 miliar pada bulan Maret 2020.  

Dua supplementary budget untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sudah disetujui Parlemen Korsel dengan jumlah total: KRW 23,9 triliun (USD 20,02 miliar). Pemerintah Korsel merencanakan untuk mengajukan 3rd supplementary budget sebesar KRW 30 triliun (USD 24,4 miliar). Pemerintah Korsel memperkirakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi secara total berjumlah KRW 150 triliun (USD 122,2 miliar).  

Fokus penguatan ekonomi domestik dan kerja sama ekonomi internasional Korsel pada masa new normal adalah:

1. Memperkuat industri biohealth, future cars, semikonduktor;
2. Merealisasikan inisiatif “Korean New Deal” dengan mengimplementasikan proyek berbasis digital yang memanfaatkan teknologi 5G, data, dan Artificial Intelligence (AI);
3. Melakukan penguatan kerja sama perdagangan bilateral dengan negara-negara mitra;
4.  Melakukan reformasi supply value chain dengan melakukan diversifikasi pasar, memperluas investasi di negara-negara mitra, dan mengamankan pasokan industri manufaktur.
5. Meningkatkan kerja sama pembangunan dengan negara-negara mitra di bawah kerangka New Northern Policy dan New Southern Policy. 

Pemerintah Korsel juga mengalokasikan anggaran sebesar USD 400 juta untuk keperluan pelaksanaan proyek kesehatan bagi penanggulangan wabah COVID-19 di negara-negara berkembang yang menjadi mitra Korsel. Pemerintah Korsel juga menggandakan jumlah Official Development Assistance (ODA) untuk negara-negara mitra New Southern Policy dan New Northern Policy sebesar USD 7 miliar hingga tiga tahun ke depan.