Koordinator Balad dan 3 Alasan Mendukung Jokowi

MONDAYREVIEW.COM - Koordinator Balad Jokowi, Muchlas Rowi pada pembentukan Coordinator Wilayah Subang, Purwakarta dan Karawang (9/9/2018) menegaskan bahwa beberapa isu dan kritik kepada  Jokowi harus dicermati dan dianalisis dengan jernih. Setidaknya ada 3 hal yang bisa digarisbawahi yaitu : Jokowi jauh dari Islam dan anti ulama, Pemerintahan Jokowi tidak mampu menekan utang khususnya utang  luar negeri, dan kritik atas pemenuhan janji kampanye.

Jokowi  yang merupakan kader PDIP memang lekat dengan label abangan. Bukan santri. Di benak sebagian kalangan santri, tentu tidak mudah memahami bahwa seorang abangan bisa juga menjadi santri. Atau bahwa seorang abangan juga bisa menjadi muslim yang baik. Benarkah? Masing-masing orang tentu punya penilaian.

“Faktanya, Jokowi dekat dengan Pak Dien Syamsuddin dan Pak Haedar Nashir dari kalangan Muhammadiyah. Tentu saja juga dekat dengan Kiai Ma’ruf Amin dan Kiai Said Aqil Siradj dari kalangan NU. Kedekatan yang dibangun tidak serta merta mendekati masa kampanye pilpres 2019. Modal sosial ini menjadikan Jokowi selalu cair dalam membangun komunikasi dengan kalangan muslim“, ungkap Muchlas.  

Lebih lanjut Muchlas juga memaparkan bahwa dalam soal utang luar negeri juga mesti dilihat secara adil dan proporsional. “Hati-hati dan waspada tentu saja harus. Namun, menghakimi bahwa Jokowi ugal-ugalan dalam berutang tentu tidak serta merta bisa dibenarkan. Berbagai penjelasan telah dipaparkan. Rasio utang pemerintah dengan utang swasta. Rasio utang luar negeri dan dalam negeri. Rasio Utang dengan PDB”, ujarnya.  

Pemerintahan Jokowi juga punya dalih bahwa mereka sudah mengupayakan agar besaran cicilan utang bisa mengurangi beban RI di masa yang akan datang.

Sementara kritik tentang pemenuhan janji kampanye Jokowi juga bisa dilihat dengan data-data di lapangan. Pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah dan perguruan tinggi menjadi beberapa di antara contoh hasil pembangunan yang telah dilakukan. Berapa persentase pemenuhan janji Jokowi sampai dengan saat ini? Semua bisa dilacak datanya. Bisa dibandingkan dengan kinerja pemerintahan sebelumnya.

“Tentu setiap pilihan kebijakan mengandung resiko. Dan kita harus cermat menimbang untung ruginya. Masyarakat bisa menilai mana kritik yang berdasarkan data dan proporsional. Ibarat kata, jangan sampai ada batu yang jatuh di daerah terpencil, Jokowi juga yang disalahkan ”, pungkas Muchlas.