Ketika Reshuffle Kabinet Tak Menjadi Masalah

MONDAYREVIEW.COM – Hampir tiga tahun Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla bekerja. Selama waktu tersebut Presiden Joko Widodo telah melakukan perombakan kabinet sebanyak dua kali.

Aroma perombakan kembali berhembus, saat mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberikan sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4) lalu. Secara tiba-tiba Presiden Jokowi membicarakan soal perombakan kabinet. Baginya perombakan ini bertujuan agar seluruh menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja bekerja sesuai target yang telah ditentukan.

"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain," kata Jokowi.

Hak Prerogatif Presiden

Pasca Orde Baru, perombakan kabinet menjadi hal biasa yang kerap dilakukan oleh masing-masing presiden. Perombakan Kabinet tersebut lebih cenderung beraroma kepentingan politik. Seharusnya, presiden saat memutuskan untuk melakukan perombakan kabinet didasari dengan kinerja yang telah dilakukan oleh para pembantunya. Apabila hal tersebut dilakukan maka target yang diharapkan oleh pemerintah guna mensejahterakan rakyat akan berjalan sesuai dengan harapan.

Isu perombakan Kabinet menjadi momok yang menakutkan bagi para menteri. Apalagi bagi menteri yang dinilai tidak memiliki kinerja yang maksimal, atau menteri yang secara kepentingan politik tidak sesuai harapan dengan keinginan presiden. Namun hal tersebut tidak terjadi pada menteri-menteri di Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

Misalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak mengambil pusing adanya isu reshuffle kabinet. Baginya hal tersebut merupakan hak penuh seorang presiden. Yang menjadi fokus perhatiaannya selama ini adalah bagaimana menjalankan amanahnya sebagai pembantu presiden untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

"Reshuffle urusan Presiden. Saya sebagai pembantu Presiden harus taat atas apa yang menjadi, apa yang diputuskan Presiden," katanya saat ditemui awak media di Demak, Jawa Tengah, Minggu (30/4).

Menurutnya, masing-masing jabatan harus bertanggung jawab kepada yang memberi amanah tersebut. Misalnya kepala daerah seperti gubernur atau bupati/walikota harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah memilihnya. Sementara itu seorang menteri harus  bertanggung jawab kepada presiden yang telah menunjuknya.

"Tidak dengan Bupati, dia mengemban amanah yang pilihan masyarakat. Kalau menteri, kapolri yang pilih Presiden," terangnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menko Polhukam, Wiranto yang tidak mengambil pusing adanya isu perombakan kabinet. Baginya pernyataan presiden yang diungkapkan pada acara Kongres Ekonomi Umat 2017 belum tentu akan berujung kembalinya reshuffle kabinet. Sebab, kata dia, isu reshuffle terus muncul setiap saat. 

Politikus Partai Hanura ini menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang siapapun tak mengetahuinya. Namun ia mengatakan apabila memang Kepala Negara berniat melakukan bongkar pasang kabinet, maka ia meminta semua pihak hanya tinggal menunggu saja tanpa perlu menimbulkan polemik. 

"Saya sudah tengarai bahwa reshuffle ini sudah jadi isu bulanan bahkan mingguan, jadi untuk apa ditanggapi karena ini hak prerogatif Presiden kalau ada ya ditunggu aja," kata Wiranto di Kantornya, Selasa (25/4). 

Maka itu dia mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan isu perombakan kabinet menjadi polemik yang terus diperbicangkan.Paslnya, keputusan mengganti menteri merupakan kewenangan penuh dari seorang Presiden. 

"Tak usah dibincangkan ya, siapa mau ngeganti, siapa mau diganti, kapan mau diganti itu kan hak Presiden untuk apa diributkan, kalau toh enggak ada dari Presiden ya tak ada," tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat sebagaimana telah diputuskan dalam Munaslub. Meskipun nantinya ada kader partai pohon beringin ini menjadi sasaran perombakan kabinet.  

"Mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan diputuskan dalam Munaslub, tanpa syarat," kata Idrus, Selasa (25/4).

Oleh karena itu, lanjut Idrus, hal-hal terkait reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Presiden soal reshuffle kabinet. 

"Serahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif," jelas Idrus.