Antisipasi Bencana La Nina ala Kementan

MONDAYREVIEW.COM – Bencana La Nina sudah di depan mata, salah satu sektor yang paling terdampak jika ada bencana adalah pertanian. Bencana dapat dengan mudah menyapu lahan pertanian dan menggagalkan panen. Guna mengatasi hal itu, Kementerian Pertanian (Kementan) berkoordinasi dengan dinas pertanian provinsi serta Balai Perlindungan di setiap daerah untuk menyiapkan program langkah antisipasi fenomena alam La Nina yang dapat menyebabkan terjadinya banjir di lahan pertanian.

Berdasarkan data BMKG, pada periode awal musim hujan di akhir tahun ini diikuti dengan adanya fenomena La Nina yang mengakibatkan peningkatan jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Sejumlah wilayah yang terdampak fenomena La Nina antara lain Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementan Edy Purnawan mengimbau agar setiap daerah yang terdampak fenomena La Nina segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Ada beberapa program skala nasional yang disiapkan pemerintah antara lain penggunaan teknologi biopori, pemanfaatan pompa air pada lokasi terdampak banjir, normalisasi saluran air, sarana pengaliran penampung air, dan asuransi usaha tani padi untuk antisipasi kerugian pada lahan terdampak banjir.

Edy menjelaskan kegiatan tanam pada musim hujan walaupun kebutuhan air tercukupi, namun petani akan banyak menemui kendala dan tantangan. Hal ini dikarenakan padi memang merupakan tanaman yang memerlukan air, tetapi bukan tanaman air.

Di sisi lain, musim hujan juga seringkali menyulitkan petani karena secara umum perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di musim hujan berlangsung lebih pesat dan mengakibatkan kerusakan tanaman lebih parah. Spalagi jika intensitas serangan dan populasi OPT di musim sebelumnya tinggi yang disebabkan salah satunya oleh anomali iklim. Dampak fenomena La Nina akan memberikan banyak pengaruh pada tanaman padi dibandingkan kondisi musim hujan yang biasanya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalimantan Barat Yuliana Yulinda menjelaskan budi daya tanaman di musim kemarau maupun di musim penghujan sebenarnya sama-sama memiliki risiko gagal panen. Perbedaannya, kata dia, terletak pada penyebabnya saja.

Untuk mengantisipasi hal tersebut UPT Perlindungan TPH Kalbar bersama seluruh petugas POPT telah melakukan beberapa hal sebagai tindakan antisipasi, antara lain monitoring dan evaluasi kondisi iklim, pemantauan perkembangan OPT secara intensif, dan bimbingan kepada petani untuk melakukan penyesuaian kultur teknis budi daya sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan tujuh strategi dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak dari fenomena alam La Nina, yang dapat menyebabkan banjir di lahan pertanian. Dalam konferensi pers penetapan target luas tanam di Ruang Agriculture War Room Kementan, Senin, Mentan Syahrul menjelaskan bahwa langkah pertama adalah pihaknya akan melakukan pemetaan (mapping) wilayah rawan banjir, sesuai dengan tingkat intensitas curah hujan di daerah tersebut.

Selain pemetaan wilayah banjir, strategi kedua adalah sistem peringatan dini (early warning system) dengan melakukan pemantauan terhadap laporan cuaca dari BMKG agar dapat diantisipasi oleh jajaran Kementan. Strategi ketiga membentuk brigade bencana alam yang siaga di setiap provinsi hingga kabupaten. Kemudian, melakukan pompanisasi in and out dari sawah, serta melakukan rehabilitasi jaringan tersier terutama di daerah rawan banjir. Kelima, menggunakan benih yang tahan genangan, seperti varietas Inpara 1 sampai 10, Inpari 29, Inpari 30, varietas unggul lokal yang kita miliki.

Syahrul menambahkan langkah keenam yakni memberikan asuransi usaha tani padi dan bantuan benih gratis bagi petani yang mengalami gagal panen (puso). Yang terakhir, Kementan mengoptimalisasi kegiatan pascapanen dengan menggunakan pengering. Ia pun meminta pengering serta rice milling unit (RMU) menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah, terutama dinas pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten.