Ketersediaan Transportasi Umum dan Produktivitas Warga Jakarta

MONDAYREVIEW.COM – Ketersediaan fasilitas transportasi umum bagi warga Jakarta akan menjadi model bagi pengembangan sistem transportasi di kota-kota lainnya di tanah air. Kepadatan kota akan semakin tinggi. Arus lalu-lintas antara satu kota besar dengan kota-kota penyangganya juga semakin padat.  

Ketersediaan transportasi publik menjadi niscaya. Taruhannya adalah kemampuan untuk mengembalikan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur layanan transportasi modern. Pembangunan jalan layang untuk MRT dan LRT, jalur bawah tanah MRT, jalan layang di atas perlintasan sebidang kereta api, jalan tol layang dan sebagainya menelan biaya pembangunan yang tidak sedikit.

Namun keputusan politik harus diambil. Bila tidak maka kota besar seperti Jakarta akan lumpuh karena kemacetan. Para pengguna kendaraan pribadi akan terhenti bahkan tak jauh dari titik keberangkatannya. Dan akan membuang waktunya yang produktif di jalanan yang padat.

Kerugian akibat kemacetan Jakarta diperkirakan mencapai Rp 65 Triliun pertahun. BBM yang hilang di jalanan, waktu produktif yang lenyap, polusi udara dan pencemaran lingkungan, kerusakan suku cadang atau mesin kendaraan, dan berbagai kerugian lainnya harus ditanggung oleh semua fihak. Terlalu banyak kendaraan pribadi dan minim transportasi umum yang aman dan nyaman.

Ketersediaan transportasi umum yang aman dan nyaman mutlak diperlukan. Namun, setiap pengguna tentu akan mengeluarkan biaya transportasi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ‘ongkos angkot’. Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna transportasi massal inilah yang harus cermat dihitung agar pemerintah tak mengalokasikan terlalu banyak subsidi dan pengguna jasa transportasi pun tidak keberatan dengan harga yang ditetapkan.

Investasi yang diperlukan memang harus dikembalikan karena sebagian besar berasal dari pinjaman. Sebut saja pinjaman dari Jepang untuk pembangunan MRT fase I yang mencapai Rp 16 Trilun dan fase II yang mencapai Rp 22,5 Triliun. Jadi untuk membangun nadi transportasi Jakarta dari ujung selatan hingga ujung utara saja membutuhkan investasi sebesar Rp 38,5 Triliun.  

Disamping soal besaran investasi konektivitas antar moda menjadi isu yang sangat strategis. Kendaraan pribadi memiliki kemudahan dimana pengguna tidak perlu berganti kendaraan. Layanan umum yang tersedia membutuhkan konektivitas antar moda. Lahan parkir juga harus disediakan agar mereka yang menggunakan kendaraan pribadi hingga stasiun atau halte layanan transportasi publik terdekat tidak mengalami kesulitan memarkir kendaraannya.  

MRT sebagai nadi transportasi menuju jantung aktivitas Jakarta menjadi tonggak dalam realisasi transportasi umum modern di Jakarta. Minggu (24/03/2019) Moda Raya Transportasi (MRT) diresmikan penggunaannya. Presiden menjelaskan, peresmian tersebut baru Fase I. Namun hari ini juga tadi sudah dicanangkan lagi untuk masuk yang Fase II, ke utara.

“Tahun ini, tadi sudah saya perintahkan kepada Gubernur juga untuk memulai yang rute timur – barat. East- west-nya juga dimulai tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyatakan  MRT Fase I resmi dioperasikan dan sekaligus MRT Fase II hari ini juga dimulai lagi pembangunannya. Diharapkan publik pengguna jasa transportasi akan semakin produktif dalam bekerja dan memanfaatkan waktunya setelah tersedia fasilitas MRT yang aman dan nyaman. Produktivitas yang akan meningkatkan daya saing. Hingga pinjaman terbayar bahkan kelak Indonesia  bisa menjadi negara yang mandiri dalam membangun negeri.   

Presiden berharap, di akhir tahun ini LRT (Light Rail Transit) akan terhubung, utamanya yang Depok, Bekasi, menuju ke Jakarta. Jalur ini menjadi jalur komuter terpadat. Tidak hanya di Indonesia, mungkin menjadi yang terpadat di dunia. Ketersediaan LRT akan mengurai kemacetan di jalan dan menumpuknya penumpang KRL.