Kemenangan Anies-Sandi dan Tagihan Janji Warga Negara
Karena kitalah para pembayar pajak, kitalah warga negara yang kritis nan skeptis. Pada tataran warga negara yang tercerahkan itulah kita boleh berharap demokrasi akan berpadu mesra dengan kemajuan perekonomian.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Keunggulan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam hitung cepat berbagai lembaga survei pada kisaran 15-18% segera menuai reaksi dari warganet. Dari status dan percakapan yang terentang, tak lama setelah berbagai lembaga survei merilis perolehan suara pada Rabu (19/4), tagihan terhadap janji rumah dengan DP Rp 0 pun menguat.
Anies-Sandi sendiri baru akan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017. Sedangkan untuk penganggaran di tahun 2018 peran serta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan DPRD akan terlihat nyata. Disinilah diperlukan transisi dan kerjasama antara tim Anies-Sandi dengan tim Ahok-Djarot agar penganggaran di tahun 2018 postur APBD-nya dapat menyokong program-program yang diajukan di masa kampanye.
Menagih janji pemimpin terpilih sesungguhnya merupakan sinyalemen civil society dan konsep warga negara telah berjalan. Warga negara adalah mereka yang tahu apa yang mereka mau. Warga negara akan “cerewet” menagih kepada penguasa karena merekalah pembayar pajak yang seyogianya mendapat timbal balik dari pemerintah. Warga negara juga peduli akan apa yang dilakukan pemerintah, apakah telah sesuai atau mengarah ke tindakan lancung.
Semoga saja tagihan terhadap janji rumah dengan DP Rp 0 menunjukkan terbangunnya kesadaran sebagai warga negara. Bukan sekadar amukan emosi dan kekecewaan karena jagoannya Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Dikarenakan dalam rentang waktu 6 bulan ini sesungguhnya masih banyak janji dari Jokowi-Ahok ketika dulu terpilih pada tahun 2012 yang belum tertunaikan. Pun begitu ketika Ahok-Djarot menjabat, ada beberapa kerja yang masih belum rampung tertunaikan.
Dalam skala nasional, rekening tagihan terhadap Anies-Sandi memanggil ingatan akan janji Jokowi-Jusuf Kala di masa kampanye Pilpres 2014. Mari menjadi warga negara yang baik dengan secara proporsional menuntut janji para pemimpin. Karena kitalah para pembayar pajak, kitalah warga negara yang kritis nan skeptis. Pada tataran warga negara yang tercerahkan itulah kita boleh berharap demokrasi akan berpadu mesra dengan kemajuan perekonomian.
