Kasus Lobster Edhy Rusak Elektabilitas Gerindra

MONITORDAY.COM - Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, kasus dugaan korupsi benih bening lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo akan berdampak pada tergerusnya elektabilitas Partai Gerindra di Pemilu 2024.

"Tercokoknya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK dalam kasus benur semakin mendegradasi kredibilitas dan integritas Gerindra di hadapan pemilihnya," kata Khoirul Umam seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/11).

Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) ini menjelaskan, hanya butuh waktu satu tahun sejak bergabung di pemerintahan Partai Gerindra akhirnya mencatatkan salah satu kadernya sebagai penghuni Rutan KPK. 

Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo itu ditangkap KPK dalam kasus korupsi ekspor benur beberapa hari lalu.

Menurut Khoirul Umam, kasus itu berpotensi semakin menggerus elektabilitas Gerindra pada Pemilu 2024. Basis pemilih loyal Partai Gerindra berpotensi mengalami political distrust, yang selanjutnya bermigrasi ke partai-partai lain. 

Dari potensi migrasi pemilih Gerindra itu, kata Khoirul Umam, disebabkan selama Pemilu 2014 dan 2019, Partai Gerindra sudah membangun basis komunikasi intensif dengan simpul-simpul kekuatan Islam konservatif.

"Hal itu dilakukan tentunya sebagai strategi untuk melalukan pengutuban segmen politik yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi kala itu. Karenanya, Gerindra mendapatkan insentif elektoral cukup memadai di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera," jelasnya. 

Namun, Khoirul Umam mengungkapkan, fondasi komunikasi itu hancur akibat dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto lebih memilih jabatan politik di kabinet, daripada tetap “puasa kekuasaan” selama 5 tahun ke depan.

"Akibatnya, basis pemilih loyal Gerindra dari segmen Islam di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera berpotensi menguap pada Pemilu 2024 mendatang," sebutnya.

Disisi lain, Khoirul Umam menilai basis pemilih Gerindra kembali tergerus karena kasus korupsi Menteri Edhy Prabowo, hal itu semakin mendegradasi kredibilitas dan integritas Gerindra di hadapan pemilihnya.

"Seruan-seruan anti-korupsi yang sering dijadikan materi kampanye Prabowo seolah hanya isapan jempol belaka, karena kebetulan saat itu belum pernah kebagian jatah kue kekuasaan," paparnya.

Khoirul Umam menambahkan, faktanya hanya butuh waktu satu tahun pemerintahan berjalan untuk membuktikan bagaimana sebenarnya kualitas, kredibilitas, dan integritas kader utama Gerindra saat menjadi pejabat publik di struktur pemerintahan.

Dalam Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo merupakan peringatan keras bagi Partai Gerindra. 

Selain itu, Khoirul Umam mengingatkan, jika tidak mau semakin ditinggalkan pemilih, Gerindra harus mampu menjelaskan kepada basis pemilih loyalnya, bahwa pilihan politiknya untuk bergabung dengan pemerintahan dan tertangkapnya Edhy Prabowo oleh KPK itu tidak berpengaruh terhadap kredibilitas politik partainya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.