JMI Nilai Edhy Prabowo Tak Punya Misi Besar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Nelayan

MONITORDAY.COM - Jaringan Milenial Indonesia (JMI) menyoroti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang kurang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicita-citakan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan karena selama ini kebijakannya selalu menuai kritik dan sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan kepada para nelayan dan kelestarian ekositem laut.

“Kementerian Kelautan dan Perikanaan menjadi salah satu kementerian yang kami soroti kebijakannya. Selama ini memang belum ada kebijakan yang mengarah pada masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang ada malah mengancam kelestarian ekosistem laut”, Kata Moh. Hafidz Kudsi, Koordinator Nasional Jaringan Milenial Indonesia ke wartawan, di Jakarta, (15/06).

Ia menambahkan, Edhy Prabowo telah mematahkan semangat dan optimisme para nelayan tradsional dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan kapal-kapal raksasa.

“Banyak Kebijakan Menteri KKP sekarang ini yang menguntungkan pengusaha dengan kapal-kapal besar dan merugikan nelayan kecil/tradisional. Peraturan yang menguntungkan mafia ikan dengan kedok kebijakan populis”, ungkapnya.

Menurut Hafidz, sebagai bangsa besar dan negara kepulauan terbesar di dunia maka Kementerian Kelautan dan Perikanan harus diisi oleh orang yang paham soal kemaritiman dan mempunyai misi besar sehingga bisa menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan yang terpenting bisa menjamin kesejahteraan nelayan.

“Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia oleh karena itu yang menjadi Menteri KKP itu harus orang yang paham soal kemaritiman sehingga menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sekaligus yang terpenting harus mensejahterakan para nelayan,” ujarnya.

Hafidz menilai, Edhy Prabowo selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mencerminkan kemampuan itu bahkan sebaliknya kebijakannya selalu menuai banyak kritikan bahkan cendrung merugikan nelayan tradisional dan merusak ekosistem laut.

“Dengan munculnya peraturan baru yang mengizinkan delapan alat tangkap ikan menjadi bukti bahwa Edhy Prabowo tidak berpihak ke nelayan tradisional dan pelestarian ekosistem laut,” dalihnya.

Seperti di ketuhui, baru-baru ini Edhy Prabowo mengeluarkan peruturan yang membolehkan cantrang, salah satu alat dari delapan alat tangkap ikan yang sebelumnya sempat dilarang oleh Eks Menteri KKP, Susi Pujdiastuti.

Delapan alat tangkap ikan baru itu disusun berdasarkan hasil kajian sebagai tindak lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer B. 717/MEN-KP/11/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dengan peraturan itu kapal-kapal asing mendapat peluang kembali untuk merongrong kekayaan laut Indonesia, “Kita sudah bersyukur ada aturan yang melarang keras kapal asing menangkap ikan di laut Indonesia, eh malah direvisi sama Edhy,” kesalnya.

Selain itu, Hafidz mengecam kebijakan Edhy Prabowo yang diam-diam mengizinkan ekspor bibit lobster yang mana selama ini memang menjadi polemik karena akan mengerus kekayaan laut Indonesia yang bernilai ekonomis tinggi dan lagi-lagi yang diuntungkan pengusaha besar yang memang sering bermain dengan aturan dalam berbisnis sehingga akibatnya nelayan tradisional sangat dirugikan dan usaha menjaga keseimbangan ekosistem laut menjadi sia-sia.

“Saya mengecam kebijakan Edhy Prabowo yang mengizinkan ekspor bibit lobster, banyak kajian yang mengaggap itu hanya memunahkan lobster sebagai kekayaan laut Indonesia yang bernilai ekonomis tinggi sehingga keseimbangan ekosistem laut terancam. Kecurigaan saya, kebijakan itu diwarnai dengan kesepakatan terselubung untuk mencari keuntungan,” resahnya.

Lebih lanjut, Hafidz yang juga menjabat sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiawa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta Bidang Maritim dan Agraria,  meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Banyaknya kritikan menunjukkan bahwa Edhy Prabowo tidak membawa dampak yang baik terhadap kemajuan laut Indonesia dan kesejahteraan nelayan. 

“Pak Jokowi sudah saatnya mengevaluasi kinerja Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP. Rakyat sudah tahu kalau Edhy tidak layak menjadi Menteri KKP karena minim prestasi dan kebijakannya sering membuat nelayan berang,” ungkapnya.

“Saya yakin Pak Jokowi denger keluhan nelayan dan kritikan-kritikan dari banyak kalangan yang menginginkan Edhy Prabowo direshuffle demi kebaikan masa depan laut Indonesia dan yang terpenting kesejahteraan nelayan,” Tandas Hafidz.