Jimly Minta Istana Tegur Menteri Hingga KSP Yang Bicara Soal Pemilu, Kok Bisa?
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Pakar hukum tata negara sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshidiqie menganggap ada masalah komunikasi dari Istana kepada publik, di balik terus bergulirnya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jimly berpendapat, isu ini justru jadi bumerang bagi citra Istana dan Presiden Joko Widodo sendiri.
“Ini saat di mana kita harus membuktikan komunikasi publik bisa dikelola dengan baik dan terpadu, supaya pemerintahan itu kelihatan satu komando,” kata Jimly ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (31/3/2022).
“Ini ada masalah dalam komunikasi publik. Masyarakat harus kita didik, jadikanlah sumber referensi itu menteri di bidangnya,” lanjutnya.
Selama ini, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden justru lebih banyak meluncur dari mulut Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Isu ini juga dua kali terlontar dari mulut anak buah Luhut, Bahlil Labadila, Menteri Investasi. Padahal, kata Jimly, keduanya bukan menteri yang berwenang bicara urusan itu.
“Yang jadi masalah, Pak Luhut ini dipersepsikan publik paling dekat dengan Pak Jokowi. Maka, orang lebih percaya isu dari Pak Luhut daripada Pak Mahfud,” ujar Jimly. “Yang bicara politik sebaiknya hanya pejabat di bidangnya saja. Lebih baik, misalnya Pak Mendagri, Pak Tito (Karnavian) yang di depan, menjelaskan bahwa jadwal pemilu tidak ada penundaan,” imbuhnya.
Ia juga beranggapan bahwa Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin pun perlu ditegur karena seolah-olah memberi pembenaran bahwa menteri tidak bisa dilarang bicara tentang penundaan pemilu.
