Inilah Penyebab Kecilnya Penerimaan Pajak di Sektor Perikanan

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjelaskan penyebab kecilnya penerimaan pajak dari sektor perikanan. Pasalnya, ada perdagangan ilegal antara pihak Indonesia dan pihak asing.

Inilah Penyebab Kecilnya Penerimaan Pajak di Sektor Perikanan
kompas.com

 

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjelaskan penyebab kecilnya penerimaan pajak dari sektor perikanan. Pasalnya, ada perdagangan ilegal antara pihak Indonesia dan pihak asing.

 

Data ekspor mutiara kita, ungkapnya, yang kita tahu itu hanya US$ 31.201 yang tercatat. Sementara jumlah impor mereka (Hong Kong) mencapai 97% lebih banyak daripada data ekspor yang tercatat.

 

"Jadi sangat luar biasa yang tidak ter-reported. Jadi sangat rendah sekali. Jadi cuma 31 ribu tercatatnya. Padahal south sea pearl mayoritas dari lautan Indonesia," katanya, saat ditemui di kantornya, dikutip dari detik.com, Jakarta, Rabu (26/10).

 

Selain itu, ia juga mengaku ada info terbaru tentang coral merah, rupanya Indonesia salah satu eksportir yang dalam jumlah besar dan value yang sangat bagus.

 

"Itu banyak yang dari Indonesia tapi tidak ada catatan usaha tentang red coral Indonesia. Tapi dari informasi di pasar, Indonesia adalah salah satu pemasok red coral terbesar di dunia," katanya.

 

Menurutnya, persoalan ini juga merusak lingkungan, selain portasium yang diambil untuk menangkap ikan dan dinamit juga. Perkiraan kita, jelasnya, masuk 100-200 ton portasium ke wilayah Indonesia.

 

"Padahal 1 gram saja bisa merusak 6 meter per segi choral terumbu karang. Jadi bayangkan kalau segitu diguyur terus ke laut Indonesia, berapa besar kerugian yang kita miliki," tambahnya.

 

Untuk itu, ia menginginkan adanya peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mengatasi hal ini. Sebab, dengan jumlah ekspor sebesar itu, harusnya Indonesia memiliki penerimaan negara dari sektor kelautan bisa lebih besar.

 

"Tentunya meningkatkan kerjasama koordinasi lintas kementerian, karena KKP kan tidak ada di mana-mana. Jadi lintas kementerian ini sangat penting, antara kita, Bea Cukai, Kepolisian, Angkasa Pura tentunya dengan menteri perhubungan. Lintas kementerian itu penting koordinasinya. Jadi kita inginkan nanti dicatat semuanya tereported, supaya tercatat potensi perikanan Indonesia itu berapa," ucapnya.

 

(Jam)