Ini Skenario yang Disiapkan Pemerintah Jika Haji 2020 Batal Digelar

Terhadap jemaah yang menarik kembali setoran lunasnya, yang bersangkutan akan menjadi jemaah berhak lunas pada tahun berikutnya.

Ini Skenario yang Disiapkan Pemerintah Jika Haji 2020 Batal Digelar
Ilustrasi foto/(shutterstock)

MONITORDAY.COM - Pemerintah menyiapkan skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang belum pasti digelar atau tidak karena adanya Pandemi Covid-19. Ada 3 skema yang muncul, yakni haji terus berjalan sebagaimana biasa, berjalan dengan pembatasan kuota, dan batal.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat virtual Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR. Dalam rapat tersebut salah satu yang disepakati adalah terkait pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), jika haji batal digelar.

Seperti diketahui, berdasarkan data Kemenag, hingga 16 April 2020, sebanyak 79,31% calon jemaah haji reguler dan 69,13% jemaah haji khusus, sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

"Terhadap jemaah yang menarik kembali setoran lunasnya, yang bersangkutan akan menjadi jemaah berhak lunas pada tahun berikutnya," demikian kutipan salah satu butir simpulan rapaat tersebut.

Hal sama berlaku juga bagi calon Jemaah Haji Khusus. Mereka bisa mengajukan pengembalian setoran lunas melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) tempatnya mendaftar.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar mengaku sudah menyiapkan skenario pengembalian dana pelunasan jemaah jika haji tahun ini dibatalkan. Namun, Ia menggarisbawahi bahwa yang dikembalikan hanyalah biaya pelunasannya, bukan dana setoran awalnya.

"Kecuali kalau jemaah yang bersangkutan berniat membatalkan rencananya beribadah haji," ujar dia, dikutip dari laman Kemenag, Jumat (17/4).

Terkait haji reguler, ada dua opsi yang disiapkan. Pertama, dana dikembalikan kepada jemaah yang mengajukan. Caranya, jemaah datang ke Kankemenag Kab/Kota untuk mengajukan pengembalian biaya pelunasan. Kankemenag akan melakukan input data pengajuan ke Siskohat.

Selanjutnya, Subdit Pendaftaran verifikasi pengajuan dan menyetujui pengembalian biaya pelunasan. Dirjen PHU lalu mengajukan ke BPKH daftar jemaah yang meminta pengembalian. BPKH melakukan pengembalian dana ke rekening jemaah. 

"Status di Siskohat bagi jemaah yang mengajukan pengembalian menjadi belum lunas. Tahun depan, harus kembali melunasi setelah Bipih ditetapkan," jelas Nizar.

"Bagi jemaah yang tidak menarik biaya pelunasannya, tercatat di Siskohat sebagai jemaah lunas tunda. Tahun depan, jika Bipih nya sama, tidak perlu lagi membayar pelunasan. Jika Bipih tahun depan lebih besar, jemaah hanya bayar selisihnya," sambung dia.

Kemudian kedua, biaya pelunasan dikembalikan kepada semua jemaah, baik mengajukan ataupun tidak. Prosesnya, Ditjen PHU langsung mengajukan pengembalian biaya pelunasan semua jemaah ke BPKH, dan mengubah status jemaah di Siskohat menjadi belum lunas.

"Berdasarkan pengajuan Ditjen PHU, BPKH melakukan pengembalian biaya pelunasan ke rekening jemaah," jelas Nizar.

Sementara untuk haji khusus, Nizar mengatakan, Ditjen PHU cenderung pada opsi pertama, yaitu adanya pengajuan pengembalian dari jemaah. Prosesnya, jemaah yang akan meminta pengembalian Bipih pelunasan, membuat surat ke PIHK dengan menyertakan nomor rekeningnya.

PIHK lalu membuat surat pengantar pengajuan pengembalian Bipih pelunasan ke Kemenag berikut nomor rekening jemaah yang menjadi tujuan transfer.

"Lalu, Kemenag mengajukan surat pengantar pengembalian Bipih pelunasan ke BPKH. Dan BPKH kemudian yang mentransfer ke rekening jemaah," terang dia.