Hendri Saparini : Besarnya Porsi Konsumsi Peluang Pulihkan Ekonomi

MONDAYREVIEW.COM – Sebagai negara berpenduduk 270 jiwa Indonesia adalah kue ekonomi yang besar. Banyak kebutuhan konsumsi masyarakat yang harus dipenuhi. Pasar yang besar ini adalah peluang saat pandemi. Memenuhi kebutuhan sendiri secara berdikari. Senafas dengan itu roda perekonomian pun berjalan.

Terdapat dua faktor yang dapat menjadi peluang pemulihan ekonomi bagi Indonesia. Pertama ekonomi Indonesia memiliki porsi private consumption yang besar. Dan yang kedua share perdagangan internasional terhadap PDB yang relatif rendah. Demikian menurut peneliti senior CORE Indonesia Hendri Saparini.

Jika ekspor kita belum sepenuhnya dapat digenjot minimal kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Termasuk mengupayakan subtitusi barang atau produk impor. Tentu hal ini dapat mendorong tumbuhnya industri di tanah air.

Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri pengolahan bahan galian nonlogam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, yang berdampak luas pada kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Kekayaan alam berupa sumber daya mineral atau bahan galian nonlogam yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, perlu diolah secara optimal sebagai modal dasar pembangunan industri nasional.

Peningkatan investasi di sektor industri pengolahan bahan galian nonlogam terus diupayakan Pemerintah. Ini merupakan langkah strategis ini untuk memperkuat struktur manufaktur nasional dan menghasilkan produk substitusi impor.

Salah satu subsektor yang sedang dipacu, yakni industri refraktori. Hasil produknya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran logam.

Saat ini, kebutuhan nasional terhadap produk refraktori mencapai 150.000-200.000 ton per tahun. Sementara itu, industri dalam negeri memasok kebutuhan tersebut sebesar 50.000 ton per tahun. Industri refraktori merupakan industri padat modal yang membutuhkan bahan baku dari sumberdaya alam.

Dalam menghadapi tantangan sebagai akibat dari perdagangan bebas serta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya mendorong berkembangnya sektor industri yang berdaya saing tinggi dengan menciptakan iklim usaha yang atraktif.

Guna meningkatkan daya saing industri nasional, Kemenperin telah melakukan upaya-upaya strategis, antara lain membuat regulasi technical barrier untuk melindungi industri sebagai upaya pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan pasar dalam negeri dan pasar ekspor, serta penerapan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Harus diakui bahwa industri kita belum kuat benar. Bahkan ada proses deindustrialisasi dini yang dapat menjebak kita dalam middle income trap. Dibanding negara – negara lain, Indonesia struktur dari ekspornya pun masih lebih banyak didasarkan pada komoditas primer bukan pada manufaktur, hal ini juga dapat menjadi peluang dalam pemulihan ekonomi tetapi sangat bergantung pada perbaikan dari global ekonomi.

Lebih lanjut Hendri memaparkan bahwa semestinya peluang untuk pulih ini harus kita dorong lagi dengan melakukan reformasi & transformasi, karena stimulus yang diberikan oleh pemerintah selama ini lebih fokus pada stimulus fiskal tetapi stimulus non-fiskal ini belum dioptimalkan, padahal stimulus fiskal potensinya terbatas, tetapi stimulus non-fiskal dapat memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah untuk merubah atau mengcreate berbagai kebijakan untuk mendorong sektor ekonomi domestik.

Dana stimulus yang relatif besar harus dimanfaatkan secara maksimal dengan realisasi lebih cepat dan tepat, karena pembiayaan semakin mahal dan berpeluang mendorong pemulihan. Terobosan kebijakan diperlukan agar APBN menjadi pendorong sektor riil dan captive market bagi produk dalam negeri.

CORE Indonesia memberikan catatan, bahwa kita harus lebih komprehensif terkait dengan stimulus yang diberikan pemerintah tersebut, kita tahu bahwa pemerintah mengalokasikan cukup banyak anggaran untuk mendorong sektor riil dengan melalui perbankan, baik itu Bank Pemerintah, Bank Swasta maupun BPD, hal ini dapat dikatakan merupakan suatu hal yang positif akan tetapi diharapkan juga agar pemerintah menyiapkan referensi, sektor mana yang menjadi prioritas, kalau memang sektor pariwisata atau sektor pertanian atau sektor farmasi ini menjadi sektor prioritas maka semestinya ini menjadi referensi bagi perbankan dalam menyalurkan kredit.

Sehingga kita harapkan dana yang besar ini dapat mendorong sektor – sektor yang menjadi prioritas dari pemerintah, maka komite pemulihan ekonomi nasional perlu lebih hands on menyiapkan strategi dan itu dilakukan dibanyak negara, jadi kita tidak cukup dengan menyerahkan kepada sektor swasta, tapi ada guidance dari pemerintah di era seperti sekarang ini.

Selain stimulus keuangan dukungan lain yang juga diperlukan adalah upaya – upaya untuk melakukan relaksasi, satu yang mungkin penting adalah relaksasi di bidang hukum, misalnya untuk undang – undang kepailitan atau PKPU, kita berharap ada upaya untuk menjaga perusahaan – perusahaan yang berada dalam kondisi sulit di masa pandemi ini sehingga pada saat recover mereka akan masih tetap dapat bertahan.