Jokowi, Anies, dan Infrastruktur Jakarta

MONDAYREVIEW.COM – Masa depan Jakarta sebagai kota besar yang maju semakin terbayang. Mau tidak mau Jakarta harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan warganya. Kebutuhan tempat tinggal, transportasi, air bersih, hingga fasilitas olahraga membutuhkan rancangan dan pengambilan keputusan yang tepat. Berkaitan dengan hal tersebut  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta. Jumlahnya mencapai Rp 571 triliun.

Anggaran ini sangat besar dan membutuhkan keberanian dari Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI untuk mengambil keputusan dan mengeksekusinya.  Angka ini dialokasikan untuk pembangunan Jakarta mulai dari pertambahan jalur Mass Rapid Transit (MRT) hingga pembenahan perlintasan sebidang di Ibu Kota. Demikian dirangkum dari keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini.

Sementara itu, masyarakat berharap pembangunan ini tak hanya menjadi kosmetik yang mempercantik Jakarta, tetapi menjadi kebijakan yang mendasar dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Anggaran tersebut mencakup pembangunan MRT yang sekarang baru 16 Km. Pada tahap berikutnya nanti akan dibangun hingga  231 Km sehingga kebutuhan transportasi umum modern di Jakarta akan mampu terpenuhi. Sementara pembangunan LRT lebih dari 120 km akan menghubungkan beberapa titik yang mampu membawa penumpang dengan intensitas yang lebih tinggi. Bersama TransJakarta dan KRL, keduanya akan menjadi nadi transportasi umum di Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan membangun jalan di atas perlintasan sebidang kereta api. Hal ini dilakukan menyusul kemacetan yang sering terjadi saat transportasi umum menunggu kereta api yang lewat. Perlintasan sebidang kereta api juga masih banyak menimbulkan kecelakaan. Hal yang tentu saja harus dihindari oleh kota sebesar Jakarta dengan intensitas jadwal kereta komuter dan kereta jarak jauh yang padat.

Total keseluruhan jalan yang akan dibangun di atas perlintasan sebidang ialah sepanjang 27 kilometer. Dengan pembangunan ini diperkirakan waktu tunggu akan berkurang hingga lima menit. Waktu yang sangat berarti bagi Jakarta yang semakin sibuk. Tiap rangkaian bisa jaraknya 3-5 menit karena tidak mengganggu lalu lintas.

Hal ini juga bisa mengurangi kerugian negara akibat macet. Sehingga kalkulasi pembangunan infrastruktur ini mempertimbangkan tidak saja perhitungan komersial mikro. Bukan hanya kapan investasi kembali, namun lebih mempertimbangkan kerugian publik akibat kemacetan.

Di bawah jalan dekat perlintasan sebidang dirancang untuk dibangun semacam jalur joging ataupun ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan publik. Gubernur Anies Baswedan berharap rencana ini bisa berjalan dengan baik. Di bawahnya akan dibuat jogging track dan bike track sepanjang Jakarta. Jadi di bawahnya nanti seperti  taman dengan itu dinaikkan di atas itu termasuk perencanaannya.

Selain transportasi, Pemprov DKI juga akan fokus membangun sistem air bersih. Anies mengatakan saat melakukan musrenbang di Jakarta Utara permasalahan air bersih masih dihadapi oleh masyarakat.

Anies mengatakan dari semua rencana itu, sumber pembiayaan bakal diusahakan dari pinjaman dan APBD dan APBN. Dia menyampaikan porsi pinjaman bakal lebih besar ketimbang dana dari APBN. Hal yang dinilai mampu ditanggung oleh Pemprov DKI yang memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengangsur cicilan pokok dan bunga utang hingga 50 tahun ke depan.  Anies mengklaim Pemprov DKI Jakarta masih mampu membayar utang hingga triliunan rupiah, asalkan utang itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, setelah beberapa kali menjajal moda raya terpadu (MRT) Jakarta, Presiden Joko Widodo memandang bahwa layanan transportasi massal terbaru tersebut sudah siap untuk dioperasikan. Meski demikian, terdapat sejumlah catatan kecil yang akan segera dibenahi demi kenyamanan dan keamanan para pengguna MRT.

Presiden yang pada Kamis sore, 21 Maret 2019, menjajal MRT Fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendapatkan masukan dari penyandang disabilitas yang turut menjajal layanan transportasi tersebut. Demikian dilansir setkab.go.id.

"Tadi kita kan juga bersama-sama dengan kaum disabilitas. Masih ada komplain mengenai jarak antara kereta dengan platformnya. Masih terlalu lebar. Nanti itu bisa sedikit dibenahi," kata Presiden.

Papan penunjuk rute dan informasi yang berada di dalam gerbong MRT juga dirasa masih kurang. Untuk itu, Presiden meminta Dirut MRT Jakarta William Syahbandar untuk segera membenahi berbagai kekurangan sebelum beroperasinya MRT secara komersial.

Jakarta bergerak maju dan semakin modern. Namun peradaban sesungguhnya dibangun oleh mental pemimpin, aparat, dan warganya. Jakarta yang semakin beradab harus tetap memberi tempat bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Mereka yang berpeluh bagi kemajuan negerinya dengan imbalan yang seringkali tidak memadai.