Hari Kebangkitan Nasional ke 110 dan Pencarian Strategi Ekonomi
Pencapaian pertumbuhan harus diimbangi dengan memperkecil ketimpangan ekonomi

MONDAYREVIEW- Tanggal 20 Mei 2018, kita Bangsa Indonesia memperingati Kebangkitan Nasional yang diinspirasi dari lahirnya organisasi Budi Oetomo. Sampai dengan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka semangat Budi Oetomo menjadi semangat bagi orang-orang pribumi untuk lebih straregis berjuang.
Bagaimanapun sejarah mencatat bahwa Presiden Soeharto membangun perekonomian bangsa yang porak poranda melalui kebijakan pembangunan nasional yang dijalankannya secara terencana, bertahap dan terarah serta yang terpenting adalah pro pada rakyat banyak. Kondisi ekonomi Indonesia di sekitar tahun 1970 sangat sulit baik bagi rakyat yang merasakan maupun para elit yang harus mengambil keputusan dan langkah.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengingatkan perlunya kembali dijadikan kebijakan nasional kemungkinan untuk mengulangi keberhasilan pembangunan ekonomi di era Orde Baru atau prestasi terdahulunya (sucess factor) melalui konsepsi perencanaan pembangunan Indonesia yang saat itu menjalankan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), juga merupakan konsep yang dahulu diajukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, almarhum Bung Karno yang dikenal dengan Perencanaan Pembangunan Semesta.
Realitas Ketimpangan Ekonomi harus menjadi perhatian semua fihak. Pencapaian ekonomi negara salah satunya diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan hal ini, Defiyan menegaskan bahwa sesuai data dan informasi yang telah dipublikasi secara luas bahwa selama 3 tahun terakhir pemerintah telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5 persen per Tahun.
Lalu bagaimana dengan isu dan permasalahan mengembalikan peran pribumi ke kancah perekonomian nasional yang telah dibangun oleh mantan Presiden Soeharto sebelumnya. Namun juga ketimpangan ekonomi yang dihasilkan dengan semakin mengguritanya bisnis para taipan yang juga dibantu perkembangannya selama Orde Baru dan menjadi kroni pemerintahaan kala itu. Perlu konsolidasi yang lebih luas secara nasional menghadapi ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Saat ini ketimpangan masih tinggi, bahkan cenderung semakin melebar. Kondisi yang kurang menguntungkan bagi masa depan Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Jurang ketimpangan yang dalam akan mempertinggi resiko kala guncangan datang. Problem sosial dan kemanan juga semakin tinggi manakala ketimpangan sosial masih tinggi.
Dalam kondisi semacam ini dibutuhkan visi ekonomi yang kuat dari pemimpin nasional. Kebijakan tidak bisa diambil serampangan dan bertumpu pada pertimbangan jangka pendek semata. Rencana jangka panjang harus diputuskan dan diberi payung hukum. Peringatan Kebangkitan Nasional ke 111 memberi tantangan tersendiri bagi bangsa ini untuk menentukan agenda-agenda strategisnya termasuk dalam bidang ekonomi. Jika terjadi kegagalan ekonomi, maka bukan tidak mungkin Indonesia juga akan menjadi negara gagal.