Fraksi PAN Dukung Pemerintah Terbitkan Perppu

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menegaskan pihaknya mendukung diterbitkannya Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk mengantisipasi peningkatan defisit anggaran tahun 2020.

Menurutnya, Perppu ini dapat menunjang langkah-langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19. 

 “Kami memahami pelebaran ini sebagai benteng pertahanan saja. Artinya, jika memang sangat diperlukan, barulah opsi ini akan dikeluarkan oleh pemerintah," katanya di Jakarta, Selasa (31/03/20).
 
Kendati demikian, lanjut Saleh, ada satu poin penting yang perlu disorot di dalam Perppu itu. Poin tersebut adalah adanya pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen, bahkan mencapai 5,07 persen.

"Karena itu, sebelum Perppu itu dikirim ke DPR, tentu akan sangat baik jika ada penjelasan lebih detail terkait masalah ini. Kementerian keuangan bisa menguraikan dan menjabarkannya lebih jauh," terangnya.

"Dengan begitu, DPR memiliki pandangan dan persepsi yang sama di dalam menafsirkan dan memahami perpu tersebut," imbuhnya kemudian.

Meskipun didukung dan disetujui, saleh menegaskan, pihaknya tetap mendorong agar pemerintah menggunakan semua potensi dan sumber keuangan yang ada dan tersedia. Di antara sumber yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah dana desa, anggaran pelaksanaan pilkada yang telah resmi ditunda, anggaran pemindahan ibukota, realokasi DAK, dan anggaran proyek-proyek infrastruktur. Jika diakumulasi secara menyeluruh, ini tentu bisa dipergunakan untuk permulaan.

 “Kalau anggaran-anggaran di atas disisir, nilainya sangat besar. Bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial kemungkinan bisa diatasi. Itu yang perlu dihitung secara baik. Masyarakat tentu perlu juga mengetahuinya," ujarnya.

“Kami memahami dalam keadaan masyarakat banyak mengalami kesulitan dan dunia usaha sedang mengalami tekanan, maka pemerintah perlu manaikkan Government Spending (Counter Cyclical) untuk membantu Masyarakat, Dunia usaha dan menjaga momentum pertumbuhan. Namun demikian, pelebaran defisit hingga mencapai 5,07%, hendaklah sangat berhati-hati dan dipergunakan setelah semua potensi yang kita miliki dimanfaatkan secara baik dan benar. Menteri keuangan hendaknya dapat tetap menjaga kredibilitas dan sustainabilitas APBN," tutup Saleh menandaskan.