Terkait Kritik Amien, Fahri: Pemerintah Harus Jawab Dengan Data

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta Pemerintah  legowo ketika dikritik. Hal ini menanggapi kritik Amien Rais kepada Presiden terkait pembagian sertifikat tanah, yang oleh Amien dianggap ngibul.

"Pak Amin bilang pemerintah ngibul, nah istilah ngibul itukan kosa kata bahasa Indonesia, terima aja gitu," kata Fahri di Gedung Parleman, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/3/2018).

Fahri mengatakan, bahwa apa yang  dikatakan Amien Rais memang pada faktanya seperti itu. Pembagian sertifikat tanah sudah menjadi tugas pejabat di bawah, setingkat, RT, Lurah, atau paling tinggi Pemkab.

Seharusnya menurut Fahri, tugas Presiden mengatur politik tanah, yang saat ini satu persen orang terkaya di Indonesia memiliki 80 persen tanah di Indonesia. Ini menurut Fahri ada yang tidak beres dengan regulasi dan kebijakan kepemilikan tanah.

"Pak Jokowi itu mengurusi ini, bukannya tugasnya Pak Jokowi itu kemudian mengambil alih tugasnya Pak Walikota, Pak Lurah dan Kepala Desa, itu biar aja, sudah ada direktorat dan badan yang ngurusin. Yang beliau urus itu adalah fakta semakin perambahan tanah oleh kaum kapitalis yang bermodal besar kepemilikan terhadap tanah itu semakin hilang," tegas Fahri.

Fahri menuturkan, bahwa pemerintah jika dikritik seharusnya memberi penjelasan, bukan malah diam. Dan akibat diam itu menurutnya akan semakin beredar berita-berita hoaks.

Lebih lanjut Fahri mengatakan bahwa pemerintah harus menjawabnya dengan data yang ada. Semisal terkait kritik Amien Rais, harus dijawab dengan data bagaimana fakta dan data di lapangan terkait pertanahan.

"Ini malah membalas dengan bilang, ah ini gak bener, itu gak bener datanya mana, masa negara gak punya data," pungkas Fadli.